Jakarta, FORTUNE – Presiden Rusia, Vladimir Putin dikabarkan bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Hal itu terungkap di saat banyak negara barat berencana mengecualikan Rusia dari perhelatan ekonomi global tersebut, menyusul serangan Rusia ke Ukraina beberapa waktu lalu.
Duta besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mengatakan pengecualian tidak boleh terjadi karena mengeluarkan Rusia dari forum ekonomi justru akan mempersulit banyak negara untuk memecahkan masalah ekonomi global.
"Reaksi (negara) Barat benar-benar tidak proporsional," ujarnya seperti dikutip Washingtonpost, Kamis (24/3).
Lagipula, menurut Vorobieva, forum G-20 di Bali pada bulan Oktober akan fokus pada masalah ekonomi dan bukan masalah perang di Ukraina. Meski banyak negara mencoba untuk mengusir Rusia dari banyak forum global, nyatanya dalam KTT G20 “Rusia telah diundang,” kata Dubes Rusia tersebut.
Cina mendukung kehadiran Rusia
Banyaknya upaya untuk mengecualikan kehadiran Putin dari forum G20, namun tak sedikit pula yang mendukung. Salah satu dukungan itu berasal dari negara terdekat Rusia, yakni Cina.
Negeri tirai bambu bahkan menyebut Rusia tidak bisa dikecualikan dalam forum G20 karena merupakan salah satu anggota penting dalam forum ekonomi tingkat dunia tersebut.
“Tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain sebagai anggota. G20 harus menerapkan multilateralisme nyata, memperkuat persatuan dan kerja sama,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, kepada wartawan.
Penolakan negara barat terhadap Rusia di G20
Mengutip Reuters (23/3), sejumlah pihak dikabarkan ingin mengecualikan Rusia dari kelompok G20. Laporan tersebut mengungkapkan, bahwa Presiden Amerika Serikat, Jow Biden akan melakukan perjalanan minggu ini dan diperkirakan akan mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Rusia.
Penasihat keamanan nasional AS, Jake Sullivan, sebelumnya mengatakan harus ada sanksi bagi Rusia dalam berbagai forum internasional.
“Itu tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa bagi Rusia di lembaga-lembaga internasional dan di komunitas internasional," ucapnya.
Bahkan, Menteri Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Polandia, Piotr Nowak, mengusulkan untuk mengecualikan Rusia dari G-20 dan mengajukan diri untuk menggantikan posisi Rusia di forum kerja sama multilateral tersebut.
Kemudian, Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menyatakan bahwa anggota G20 harus memutuskan permasalahan ini dengan prioritas pada pembangunan perdamaian. "Kami sangat membutuhkan gencatan senjata," katanya.
Presidensi Indonesia di G20 masih netral
Sementara itu, Indonesia sampai saat ini masih bersikap netral terkait perang Rusia-Ukraina. The Independent (23/3) menuliskan bahwa Presiden Joko Widodo menahan diri untuk tidak secara langsung mengutuk Rusia atas agresinya, tapi mendukung resolusi Majelis Umum PBB untuk mengutuk invasi tersebut.
Menurut kantor berita Jepang, Nikkei Asia, Presiden Jokowi mendukung terwujudknya gencatan senajata, namun berpandangan bahwa sanksi ekonomi adalah sebuah instrument yang buruk.
Sementara, Vorobieva, memuji independensi Indonesia tersebut dan meyampaiakn untuk tidak menyerah pada tekanan barat. “Kami sangat mengapresiasi posisi pemerintah Indonesia yang telah mengadopsi kepresidenan G20 untuk tahun ini,” ucapnya.
