Jakarta, FORTUNE – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, ada tiga langkah strategis yang perlu diterapkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menghadapi tantangan birokrasi Indonesia di masa depan.
Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan peran KASN untuk menata birokrasi pada pada lingkungan strategis internasional, nasional dan daerah yang berubah dengan dinamis.
“Selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional sebagai daya tarik investasi ke Indonesia,” kata Ma’ruf dalam acara Pemberian Anugerah Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2021 dan Launching Sistem lnformasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) 4.0, Kamis (6/10).
Oleh karena itu, acara seperti Pemberian Anugerah Pengisian JPT diperlukan untuk memotivasi birokrat dan ASN menjadi lebih baik ke depannya. “Sebagai momentum pendorong akselerasi dan evaluasi untuk mewujudkan SDM (Sumber Daya Manusia) ASN berkelas dunia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang,” katanya.
1. Merumuskan ekosistem seleksi yang adaptif
Langkah pertama, menurut Ma’ruf, adalah merumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pemimpin publik yang transformatif. Sistem ini diyakini mampu memunculkan talenta-talenta SDM yang mumpuni dan berdaya saing tinggi.
“Dengan ekosistem yang baik, akan lahir pemimpin yang memiliki ide visioner, sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan,” kata Wapres.
2. Merancang strategi nasional terpadu
Selanjutnya, KASN memerlukan desain strategi nasional yang terpadu dalam menciptakan dan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu dalam ikatan kebangsaan. Apalagi, Indonesia cukup beragam dan punya ASN yang tersebar luas di seluruh Indonesia.
“Otonomi Daerah dan desentralisasi janganlah mengotak-ngotakkan kita dalam semangat kedaerahan. Namun, marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah, bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju,” ujar Ma’ruf.
3. Mengawasi penerapan sistem merit
Sabagai langkah yang terakhir, Wapres menekankan perlunya penguatan peran KASN dalam pengawasan sistem merit di era demokrasi. “Prinsip netralitas dan profesional harus menjadi platform bersama bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Di sinilah, pentingnya peran KASN dalam menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi,” katanya.
Sistem merit merupakan sistem pengelolaan SDM yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.
Ma’ruf mengatakan bahwa dengan menerapkan beberapa langkah ini, ASN diharapkan bisa turut membangun wajah birokrasi menuju agenda transformasi Indonesia Emas di tahun 2045.
