Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun sebagai wujud keadilan ekonomi dalam transformasi peradaban Indonesia. Untuk itu, pemerintah pun membuka peluang untuk masuknya investasi hingga 80 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN Nusantara.
Ia mengatakan, IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia yang mampu terwujud dengan adanya upaya bersama dari seluruh pihak, termasuk para investor. “Bukan hanya pemerintah yang bergerak karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20 persen dari bujet yang ada,” ujarnya seperti dikutip dari laman Setkab, Rabu (19/10).
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara merupakan langkah Indonesia untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru. Hal ini adalah bagian dari keberanian Indonesia untuk melangkah demi kemajuan bangsa. “Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Kesempatan emas bagi para investor
Jokowi mengatakan, momentum pembangunan IKN Nusantara merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan berkontribusi dalam transformasi peradaban Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan langka yang tidak akan terulang.
“Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silakan. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapan pun kita akan sulit jadi negara maju," katanya.
Untuk menjamin keamanan investasi bagi para investor, pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara sudah diperkuat dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. “Itu sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yg ada di DPR. Loh kurang apa lagi? Kalau ada yang masih kurang yakin, nanti sampaikan,” ujarnya.
Kota pintar dan transportasi listrik di IKN Nusantara
Berbagai peluang yang akan menjadi keunggulan IKN Nusantara. Kota ini nantinya diharapkan bisa jadi pusat peradaban dunia yang menjelma dari sebuah kota pintar masa depan berbasis alam, dengan 70 persen area hijau, sumber energi baru terbarukan (EBT), budaya kerja produktif, serta implementasi teknologi yang mumpuni.
“Sebanyak 80 persen transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. Ten minutes city, jarak tempuh kemana-mana itu adalah ada dalam 10 menit,” katanya.
Keberadaan IKN Nusantara di Pulau Kalimantan akan menjadi simbol keadilan ekonomi berkelanjutan, yang mana Indonesia saat ini memiliki 17 ribu pulau. "Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara,” ucapnya.
Kesan tergesa-gesa
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara terkesan tergesa-gesa, meski sebenarnya memang perlu dilakukan.
Menurutnya, banyak contoh pembangunan ibu kota baru yang disiapkan secara terburu-buru, justru akan mempersulit, bahkan tidak bisa terealisasi. “Perencanaannya harus matang, kalau ini kan perencanaannya seperti sesuai dengan wangsit. Itu sih yang saya khawatirkan,” ujarnya kepada Fortune Indonesia.
Agus mengatakan, yang terpenting adalah bagaimana rencana tersebut disusun secara matang hingga jangka panjang dengan berbagai perhitungan. “Karena kalau tidak ada dasar pemikiran ilmiah, ekonomi, sosial, masyarakat, itu tidak bisa dikatakan rencana, tapi terobosan sesaat,” katanya.
