Jakarta, FORTUNE - Jumlah delegasi yang menghadiri konferensi iklim PBB pada 2023 jauh lebih banyak dari tahun lalu, yakni hingga empat kali lipatnya.
Menurut laporan kantor berita Inggris, BBC, sekitar 2.400 orang yang berkaitan dengan industri batu bara, minyak, dan gas telah mendaftar untuk menghadiri acara tersebut.
Angka ini merupakan rekor hadirin dari 10 negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Salah satu penyebab kenaikan itu adalah perubahan aturan pendaftaran, yang mengharuskan hadirin untuk terbuka mengenai status pekerjaannya.
Analisis mengenai jumlah peserta itu dilakukan oleh beberapa kelompok aktivis lingkungan yang menentang kehadiran delegasi dari sektor batu bara dan migas.
Dalam analisis tersebut, demikian BBC, COP28 merupakan konferensi iklim terbesar dengan jumlah hadirin yang mendaftar mencapai sekitar 97.000 dari golongan politisi, diplomat, jurnalis, dan para juru kampanye lingkungan.
Pada COP26 di Glasgow, delegasi yang datang dari latar belakang bahan bakar fosil mencapai 500 orang. Pada COP27 di Mesir tahun lalu, jumlah tersebut naik menjadi 600 orang.
Di antara yang menjadi sorotan pada COP28 di Dubai adalah kesenjangan antara kebutuhan pendanaan iklim dan tawarannya, seperti diberitakan oleh Reuters.
Tuan rumah, Uni Emirat Arab, menjanjikan pendanaan hijau sebesar US$270 miliar pada 2030 melalui perbankannya. Sejumlah bank pembangunan berupaya meningkatkan upaya pendanaannya dengan cara, misalnya, menyepakati penangguhan cicilan utang ketika bencana menghantam.
Namun, tak satu pun perwakilan Arab Saudi hadir.
Masalahnya, jumlah dana yang dibutuhkan untuk transisi energi, adaptasi iklim, dan bantuan bencana begitu besar. Negara berkembang diproyeksikan butuh investasi US$2,4 triliun dalam setahun untuk mengekang emisi dan beradaptasi dengan rupa-rupa tantangan yang muncul sebagai efek dari perubahan iklim.
Negara-negara rentan yang telah berpengalaman dengan mahalnya ongkos bencana iklim menuntut lebih banyak dana. Komitmen dana saat ini mencapai US$700 juta.
