Jakarta, FORTUNE - Survei dari konsultan properti, Knight Frank Indonesia, menyebutkan 73 persen responden menilai pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pasar properti di Jakarta, terutama terkait harga.
“Pengembangan IKN diprediksi tidak akan berpengaruh signifikan dalam jangka pendek terhadap pertumbuhan properti di Jakarta, baik dalam sisi pasokan, permintaan, harga, maupun tingkat hunian,” kata Country Head Knight Frank Indonesia, Willson Kalip, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/6).
Pemindahan IKN tak memengaruhi okupansi properti
Indonesia Property Survey periode April 2022 tersebut juga menyebutkan 54 persen responden menilai pemindahan IKN tidak akan berpengaruh negatif terhadap tingkat okupansi properti di Jakarta.
Sebanyak 68 persen responden juga beranggapan jumlah pasokan properti di Jakarta tidak akan terlalu terpengaruh dengan pemindahan IKN. Begitu juga dengan permintaan properti di Jakarta yang dianggap tak terdampak pemindahan IKN, berdasarkan suara 63 persen responden.
Di sisi lain, Knight Frank mengatakan sektor residensial dan perkantoran diprediksi akan terbangun paling awal dalam pengembangan IKN. Fasilitas logistik dan industri, hotel, serta ritel juga dinilai perlu dibangun pada tahapan awal pembangunan IKN.
Kota potensial untuk investasi properti
Indonesia Property Survey juga mencatat beberapa kota lain yang potensial untuk menjadi target investasi properti dalam 3-5 tahun ke depan. Penajam Paser Utara, yang menjadi kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk sebagai salah satu kota yang potensial untuk investasi properti, yang dipilih oleh 16 persen responden.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan akan memulai pembangunan IKN pada pertengahan 2022.
"Untuk pembangunan IKN Kita akan mulai di Semester II Tahun 2022, Kami harap pelaksanaannya bisa dikerjakan dengan baik dan secara gotong royong. IKN bukan hanya pemindahan fisik, tetapi juga memindahkan pola kerja yang baru," kata Basuki.
Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pembangunan IKN akan terbagi menjadi tiga wilayah perencanaan. Pertama, Kawasan Pengembangan IKN atau KP IKN dengan luas wilayah 199.962 hektare. Kedua, Kawasan IKN atau K-IKN dengan luas wilayah 56.180 hektare. Ketiga, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP yang merupakan bagian dari K-IKN dengan luas wilayah 6.671 hektare.
