Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menegaskan ada banyak investor yang antre masuk ke IKN Nusantara. Hal ini ia tegaskan untuk menepis isu minim pendanaan pembangunan ibu kota baru.
Menurut Bahlil, pemerintah sudah menjalin komitmen dengan sejumlah negara yang ingin masuk ke IKN Nusantara. Kendati begitu ia enggan menyebut negara mana yang sudah ada kepastian nominal.
"Dari mana saja? Contoh Uni Emirat Arab, Korea, Taiwan, hingga Cina," ujar Bahlil saat konferensi pers secara virtual, Rabu (20/7).
Lebih lanjut, Bahlil menekankan kalau pemerintah sudah memiliki rencana kerja yang jelas perihal IKN. Bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah mengajak para pemimpin redaksi media massa untuk melihat dari dekat perihal eksekusi dari rencana kerja tersebut.
"2023 apa yang selesai, 2024 setelah kita pindah apa yang sudah pindah apa yang selesai," kata Bahlil.
Selain itu, kata Bahlil, Presiden Jokowi juga kembali menjadwalkan pertemuan dengan perusahaan Taiwan, Foxconn.
Atas dasar itu, ia ingin agar masyarakat percaya bahwa pembangunan IKN Nusantara dipastikan jalan terus. "Jadi Indonesia kenapa pesimis terus, nanti enggak ada yang suka. Jadi tidak ada kata mundur, IKN harga mati, harus jalan terus," tegas Bahlil.
Bahlil sangat optimistis bahwa pada 2024 pemerintah akan mulai pindah kantor ke IKN secara bertahap. “Saya heran kok orang pesimis banget,” ujar Bahlil.
Disinggung terkait dengan Lembaga Pembiyaan Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA), Bahlil menegaskan bahwa tidak akan ada tumpang tindih tanggung jawab antara kementerian investasi dengan INA dalam melakukan tugas di IKN.
Dijelaskan bahwa kementerian investasi dan INA memang mengurus perihal investasi di IKN, namun keduanya memiliki tanggung jawab yang berbeda.
Anggaran pembangunan IKN
Dari sisi anggaran, pemerintah membutuhkan Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran tersebut, pemerintah merencanakan 19-20 persennya didapatkan dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
Sementara, Kementerian PUPR mendata kebutuhan dana konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara adalah Rp43,73 triliun. Alokasi konstruksi KIPP IKN pada 2022 adalah Rp5,07 triliun, namun serapannya diperkirakan hanya Rp4,3 triliun atau hanya 86 persen dari alokasi anggaran.
Anggaran terbesar proyek IKN tahun ini ditujukan untuk infrastruktur gedung pemerintahan senilai Rp2,36 triliun, seperti Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, dan Kantor Kementerian.
Adapun, untuk pembangunan jalan tol di KIPP IKN Nusantara pada tahun ini adalah Rp1,74 triliun. Jalan tol itu adalah Tol Balikpapan Samarinda Kilometer 11-Junction Pulau Balang, Bandara Sepinggan-Jalan Tol Balikpapan - Samarinda, Bandara VVIP-Outer ring road KIPP, dan junction Pulau Balang-KIPP.
