Jakarta, FORTUNE – Nama Grup Indika, Adaro Energy, Northstar Group, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut terkait dengan bisnis Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) melalui PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut dikabarkan memiliki saham di PT GSI melalui PT Toba Bumi Energi. Namun menurut penjelasan dari juru bicaranya, Jodi Mahardi, keterlibatan bosnya hanya sebatas aksi sosial dalam membantu penanganan pandemi COVID-19. “Terkait GSI, Pak Luhut diajak oleh teman-teman dari Grup Indika, Adaro, Northstar, yang memiliki inisiatif untuk membantu menyediakan tes COVID-19 dengan kapasitas tes yang besar,” katanya, Selasa (12/11).
Jodi juga menyebutkan ada 9 pemegang saham di PT GSI, dengan mayoritas pada yayasan dari Indika dan Adaro. Secara utuh, 9 pemegang saham dimaksud adalah Yayasan Indika untuk Indonesia (932 lembar saham), Yayasan Adaro Bangun Negeri (485 lembar), Yayasan Northstar Bhakti Persada (242 lembar), PT Anarya Kreasi Nusantara (242 lembar), PT Modal Ventura YCAB (242 lembar), PT Perdana Multi Kasih (242 lembar), PT Toba Bumi Energi (242 lembar), PT Toba Sejahtra (242 lembar), dan PT Kartika Bina Medikatama (100 lembar).
PT Adaro Energy Tbk. merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini dipimpin oleh Garibaldi Thohir, yang akrab dipanggil Boy, kakak kandung Menteri BUMN, Erick Thohir. Grup Indika, PT Indika Energy Tbk. (INDY), merupakan perusahaan batu bara dan energi yang dipimpin Arsjad Rasjid, kini juga menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia.
GSI Lab tidak berorientasi profit
Jodi memastikan pendirian PT GSI tidak berorientasi pada keuntungan semata. Malahan, pada masa awal operasional, gedungnya diberikan secara gratis oleh salah satu pemegang saham agar dapat cepat beraktivitas dalam melakukan uji COVID-19.
“Kalau dilihat grup-grup itu kan mereka grup besar yang bisnisnya sudah well established dan sangat kuat di bidang energi, jadi GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan Luhut di GSI adalah bagian dari upaya membantu penanganan pandemi Indonesia pada masa awal. Luhut kerap menyumbang alat-alat test PCR dan reagent kepada fakultas kedokteran di beberapa kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, dan Universitas Sumatera Utara.
Luhut juga membantu Nusantics, sebuah usaha rintisan dalam bidang bioscience, demi menghasilkan reagent PCR. Hasil karyanya telah diproduksi massal oleh Bio Farma. “Jadi, tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI. Apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat,” ujarnya.
Adaro buka suara
Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Tbk., Febriati Nadira, menjelaskan peran Yayasan Adaro Bangun Negeri dalam GSI Lab. Ia mengatakan GSI Lab hadir sebagai kewirausahaan sosial untuk memberikan alternatif pengujian PCR. Hingga saat ini, lembaga patungan tersebut masih membagikan tes PCR gratis kepada masyarakat dan garda terdepan yang memiliki risiko tinggi terinfeksi.
“Para shareholders GSI Lab berkomitmen untuk mencurahkan mayoritas dari keuntungan yang ada guna mengembangkan kekuatan sektor kesehatan Indonesia, terutama dalam bidang layanan pengujian berbasis PCR kepada masyarakat umum dan pemahaman ilmiah tentang tantangan genetik yang dihadapi masyarakat Indonesia,” katanya, Rabu (3/11).
Erick Thohir bantah terlibat
Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menampik bahwa Erick ikut mengambil untung dari tes PCR yang dilakukan GSI Lab.
“Di yayasan kemanusiaan Adaro ini, Pak Erick Thohir sejak jadi menteri tidak aktif lagi aktif di urusan bisnis dan di urusan yayasan seperti itu. Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir,” kata dia kepada wartawan, Selasa (2/11).
Menurutnya, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kewajiban pelaksanaan tes PCR dengan menunjuk laboratorium tertentu. Kementerian Kesehatan, kata dia, hanya menentukan standar-standar laboratorium yang diakui. “Lagian kalau tidak pakai PCR, lebih menguntungkan banyak BUMN, AP (Angkasa Pura), ASDP, Garuda, Citilink, hotel,” ujarnya.
Fortune Indonesia telah melakukan upaya konfirmasi melalui pesan singkat hingga panggilan telepon kepada Direktur Utama Indika Energy, Arsjad Rasjid. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons ihwal keterlibatan Yayasan Indika untuk Indonesia pada GSI Lab.
