Jakarta, FORTUNE - Siap-siap daftar Kartu Prakerja gelombang 48 di Dashboard.prakerja.go.id. Rapat Komite Cipta Kerja telah berlangsung pada Kamis (5/1), melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari. Usai pertemuan itu, Denni mengatakan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan tahun ini dengan gelombang 48 dan akan menerapkan skema normal.
Akan hal kapan waktu pastinya, "to be announced sama Pak Menko [Airlangga],” kata Denni saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Kamis (5/1).
Dalam sebuah acara di TVRI, Airlangga mengatakan Kartu Prakerja akan dimulai pada kuartal I 2023 dengan skema normal, dan akan membuat biaya pelatihan menjadi lebih tinggi karena berlangsung secara tatap muka (offline).
Skema pemberian insentif
Menurut Airlangga, skema Kartu Prakerja saat ini berubah drastis dari sebelumnya yang mengaplikasikan bantuan sosial. Anggarannya turun drastis dari sebelumnya Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun. Anggaran itu ditujukan bagi 595.000 penerima Kartu Prakerja tahap awal pada 2023.
Dengan target penerima Program Kartu Prakerja 2023 mencapai 1 juta orang, insentif Kartu Prakerja mulai gelombang 48 akan diperbesar menjadi Rp4,2 juta per orang dibandingkan sebelumnya yang Rp3,55 juta.
Insentif Kartu Prakerja kali ini terdiri dari biaya pelatihan Rp3,5 juta, insentif sesudah pelatihan Kartu Prakerja Rp600.000 yang diberikan 1 kali, serta insentif survei Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei.
Perluasan penerima Kartu Prakerja
Pemerintah juga akan memperluas calon pendaftar Kartu Prakerja. Penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja 2023.
Pelatihan luring sendiri akan dimulai di 10 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
