Jakarta, FORTUNE - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemerintah siap mengekspor listrik sebesar 300 megawatt (MW) melalui transmisi bawah laut 400 kilovolt (kV). Pemerintah melalui BP Batam telah menandatangani MoU dengan Sunseap Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik Solar PV Terapung sebagai bagian dari langkah strategis memaksimalkan pemakaian energi terbarukan.
“Perlu koordinasi yang lebih intensif, karena K/L yang terlibat lintas sektor, ini akan memenuhi target energi bersih dan energi baru terbarukan sesuai Rencana Umum Energi Nasional,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo dalam keterangannya, Selasa (28/9)
Rencana tersebut dibuat setelah pemerintah membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung sebesar 2,2 gigawatt peak (GWp) di Waduk Duriangkang, Batam, Kepulauan Riau.
Tidak disebutkan secara jelas negara mana yang akan menjadi tujuan ekspor listrik dari sumber EBT tersebut. Kemungkinan salah satu importirnya adalah Singapura. Hal tersebut dapat dilihat dari asal Sunseap Group sebagai perusahaan penyedia energi bersih di Singapura.
“Sunseap sebagai Joint venture harus mampu penuhi tanggung jawabnya, mulai dari berbagai persyaratan sebagai importir/eksportir listrik, lisensi/perizinan, partisipasi dalam pasar grosir listrik internasional, hingga menyusun mekanisme komersial yang menguntungkan kedua pihak,” kata Basilio.
1. Rencana ekspor ini guna meningkatkan bauran EBT
Rencana ini, kata Basilio, guna memenuhi komitmen Indonesia melalui Undang-undang No.16/2016 mengenai Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim dan penggunaan energi terbarukan. Pasalnya, target sebesar 23 persen pada tahun 2025 ini baru tercapai sebesar 12 persen sehingga Pemerintah harus terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, pemerintah daerah demi mencapai target yang ada.
“Target pencapaian bauran energi ada banyak tantangan dalam implementasinya, masih dominannya penggunaan energi fosil dan regulasi yang belum kondusif membuat kita masih perlu upaya ekstra untuk mencapai target 2025,” kata Basilio.
2. Seluruh pihak harus berperan dalam percepatan EBT
Terkait hal ini, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan PLN serta Pemerintah Daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis yang sesuai dan dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan/EBT dan energi bersih, “Isu-isu seperti land clearance dan luasan permukaan waduk harus diterapkan berdasar pada perundangan saat ini,” kata Basilio.
Dia pun meyakini, Indonesia kini siap bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Sehingga, ia berharap kedepannya supali listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Ini membuka peluang untuk menyelenggarakan studi-studi kelistrikan dan Kerjasama dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP).
3. Potensi sebagai negara khatulistiwa
Kementerian ESDM menjelaskan besarnya potensi tenaga surya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik yang ada di Indonesia. Dengan letak Tanah Air di garis khatulistiwa, sehingga mendapatakan sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia pun dapat mewujudkan kedaulatan energi.
“Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional ESDM, kami mencermati regulasi kedua negara terkait pemenuhan listrik dalam negeri sebelum di ekspor,” jelas Chrisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan.
Senada dengan hal tersebut, PLN menegaskan bahwa Indonesia perlu lebih memaksimalkan kebutuhan akan permintaan listrik yang ada, “Pasar (listrik) ekspor begitu besar sehingga kita harus terlibat di dalamnya. Kita perlu siapkan aspek teknis dan mekanisme bisnisnya,” tutur Wiluyo Kusdwiharto selaku Direktur Mega Proyek PT PLN.
