Jakarta, FORTUNE - Perencanaan anggaran memiliki peran penting dalam suatu negara untuk memerinci pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, proses ini tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengumumkan target anggaran belanja negara 2024 sebesar Rp3.304,1 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sekitar 5 persen dibandingkan dengan proyeksi APBN 2023. Rencana anggaran ini juga menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan pemerintahannya.
“Anggaran itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.086,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.359,9 triliun, serta transfer ke daerah sebanyak Rp857,6 triliun,” ujar Jokowi saat Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Beserta Nota Keuangan, Rabu (16//8).
Pemanfaatan belanja K/L masih tetap didorong untuk semakin berkualitas sebagai keberlanjutan dari implementasi kebijakan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan, seluruh K/L telah mendapatkan alokasi belanja dalam RAPBN 2024. Lantas, K/L mana yang mendapatkan anggaran untuk belanja tertinggi pada APBN 2024? Simak ulasannya.
Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menempati posisi pertama sebagai K/L dengan anggaran belanja terbesar, yakni Rp146,98 triliun. Jumlahnya turun Rp7,38 triliun dibandingkan dengan DIPA Kementerian PUPR pada 2023 yang mencapai Rp154,36 triliun.
Anggaran belanja 2024 tersebut akan digunakan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp61,9 triliun, program ketahanan sumber data air Rp41,58 triliun, serta program perumahan dan kawasan permukiman Rp35,37 triliun.
Kementerian Pertahanan
Menyusul Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan menduduki urutan kedua dengan rencana anggaran belanja 2024 mencapai Rp135,44 triliun.
Kementerian ini membagi pos belanja dalam sejumlah hal utama seperti modernisasi persenjataan dan sistem pendukung sebesar Rp18,75 triliun, Mabes TNI sebesar Rp10,4 triliun, Mabes TNI AD sebesar Rp56,77 triliun, Mabes TNI AL sebesar Rp23,97 triliun, Mabes TNI AU sebesar Rp18,3 triliun hingga program riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan Rp1,35 triliun.
Kepolisian
Selanjutnya, Kepolisian RI mendapatkan pagu anggaran belanja K/L terbesar ketiga, dengan alokasi Rp114,76 triliun, meningkat Rp3,70 triliun dari pagu anggaran APBN 2023.
Pada aparat penegak keamanan sipil ini, program modernisasi almatsus dan prasarana Polri mendapatkan usulan pagu Rp33,9 triliun. Anggaran lainnya diperuntukkan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp19,75 triliun, hingga program dukungan manajemen Rp50,1 triliun.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Diikuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan RAPBN Rp97,70 triliun.
Tahun depan, kementerian ini mengalokasikan belanja terbesar pada program pendidikan tinggi dengan Rp38,4 triliun, kemudian diikuti dengan program dukungan manajemen Rp20 triliuan, dan terkecil untuk program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Rp3,06 triliun.
Kementerian Kesehatan
Lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan alokasi anggaran Rp90,3 triliun.
Pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi program yang diprioritaskan dengan alokasi anggaran terbesar, yakni Program Pelayanan Kesehatan dan JKN di bawah Sekretariat Jendral sebesar Rp49,02 triliun.
Kementerian Sosial
Kementerian Sosial (Kemensos) memperoleh alokasi anggaran Rp79,2 triliun. Untuk kementerian ini, pos anggaran belanja terbesarnya untuk perlindungan sosial sebesar Rp78,06 triliun dan sisanya untuk program dukungan manajemen Rp1,1 triliun.
Kementerian Agama
Di bawahnya ada Kementerian Agama (Kemenag) dengan Rp72,2 triliun. Kementerian ini lebih memprioritaskan program dukungan manajemen dengan anggaran Rp37,9 triliun. Sedangkan untuk program kaulitas pengajaran dan pembelajaran hanya Rp7,3 triliun.
Kementerian Keuangan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki alokasi anggaran Rp48,4 triliun. Pada kementerian ini anggaran ada 5 poin utama belanja, tapi yang jadi terbesar hanya untuk program dukungan manajemen dengan Rp45,7 triliun dan program pengelolaan penerimaan negara Rp2,4 triliun.
