Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyoroti maraknya kendaraan over dimension over load (ODOL) atau kelebihan muatan. Akibat rendahnya sanksi, negara menanggung kerugian yang besar akibat dari kerusakan jalan tol yang dilalui truk ODOL.
"Denda kelebihan muatan hanya sekitar Rp500 ribu. Rata-rata eksekusi di pengadilan hanya Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Jadi tidak masuk akal," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, dalam rapat bersama Komisi V DPR RI yang disiarkan virtual, Rabu (13/4).
Atas dasar itu, ia mengusulkan agar dilakukan revisi undang-undang terutama terkait penerapan sanksi. Adapun pada Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 307, disebutkan bahwa sanksi bagi truk ODOL adalah pidana kurungan paling lama dua bulan dan denda maksimal Rp500 ribu.
Sehingga denda tersebut, kata Budi, tidak memberikan efek jera.
Denda negara lain bisa mencapai Rp100 juta
Budi memberikan perbandingan bahwa di negara lain, rata-rata sanksi yang diberikan jauh di atas peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan angkanya bisa mencapai di atas Rp100 juta.
Menurutnya, di Indonesia tidak mesti sampai harus mengikuti penerapan denda yang sangat besar tersebut. Kendati begitu, ia mengusulkan agar denda yang diterapkan bisa ditambah lagi.
"Sudah harus ditingkatkan minimal di atas Rp 1 juta atau Rp 2 juta. Sanksi bisa dilakukan dengan melihat pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.
Budi juga menjamin, praktik-praktik pungutan liar yang kerap terjadi di jembatan timbang betul-betul diawasi oleh Kemenhub. Saat ini, petugas jembatan timbang hanya menjalankan fungsi melakukan penilangan.
Gandeng Kepolisian tertibkan kendaraan ODOL
Pihaknya tengah melakukan peningkatan pelayanan penerbitan surat uji tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe (SRUT) berbasis aplikasi VTA online. Dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Kepolisian, setiap pengajuan STNK diharapkan agar mengajukan SRUT terlebih dahulu untuk menghindari potensi kendaraan yang dimodifikasi menjadi ODOL.
Menurut dia, hingga saat ini tidak ada masalah yang muncul dari kendaraan yang sifatnya utuh dari agen pemegang merk, yang didaftarkan ke Kepolisian.
Adapun kendaraan rancang bangun, artinya yang dibeli dalam bentuk rangka dan selanjutnya akan dikerjakan karoseri, Ia meminta agar didaftarkan SRUT terlebih dahulu sebelum ke Kepolisian untuk diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
"Ada beberapa karoseri yang tidak bekerja sama dengan baik dengan Perhubungan Darat, kemudian langsung didaftarkan ke Kepolisian sebelum mempunyai SRUT. Diharapkan dengan MoU ini tidak ada lagi kendaraan yang seperti itu," ujarnya.
