Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmen dalam proses transisi energi. Namun, hal itu tidak boleh sampai mengorbankan tingkat pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan kalau perubahan iklim merupakan keadaan darurat global. Isu internasional ini, menurutnya tak bisa lagi diabaikan. “Kami percaya bahwa kami tidak boleh mengorbankan pembangunan ekonomi kami, tetapi kami juga harus membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang,” kata dia saat konferensi pers di Bali yang disiarkan secara virtual, Selasa (15/11).
Pemerintah sedang menyelesaikan negosiasi program Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), sebagai bentuk dukungan transisi energi terhadap Indonesia.
Hal itu menjadi landasan bagi Indonesia dalam meluncurkan kemitraan bersejarah dengan para pemimpin kelompok kemitraan internasional, seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki perhatian khusus terhadap transisi energi.
"Rencana iklim ambisius Indonesia menargetkan upaya kolaboratif dan investasi terkait oleh mitra internasional kami, termasuk memobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar US$20 miliar dolar dalam 3-5 tahun ke depan," ujarnya.
Adapun untuk mengumpul dana sebanyak itu menggunakan berbagai macam skema, mulai dari hibah, pinjaman lunak, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan, dan investasi swasta.
Kontribusi untuk JETP termasuk US$10 miliar dari sektor publik, dan US$10 miliar dari investasi swasta melalui lembaga keuangan swasta yang dikoordinasikan oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), termasuk Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered. Kemitraan ini juga akan memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan operasional dari bank pembangunan multilateral.
Menko Luhut menegaskan akan mempercepat pengurangan emisi karbon di dalam negeri, salah satunya dengan pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi.
"Emisi yang kami proyeksikan ke depan dengan mengubah pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi melalui kemitraan internasional, termasuk melalui transfer pengetahuan dan pengembangan teknologi berkelanjutan," ujarnya.
Butuh waktu untuk persiapan
Luhut mengatakan, persiapan program transisi energi memerlukan waktu selama enam bulan. Persiapan ini mempertimbangkan berapa jumlah pinjaman yang diperlukan dalam pendanaan, termasuk suku bunga pinjaman.
"Saya pikir kepercayaan antara dua sisi Amerika Serikat dan Indonesia sangat tinggi. Indonesia memiliki potensi 37 gigawatt energi terbarukan," ujarnya.
Adapun, US$20 miliar menurutnya tidak cukup dalam pendanaan program JETP. Namun, pihaknya sepakat untuk memulai persiapan program dengan dana tersebut.
Luhut memastikan Indonesia akan mempercepat pengurangan emisi dengan mendorong energi baru terbarukan. Pasalnya, transisi energi diyakini berdampak positif ke masyarakat.
"Terkadang perlu biaya dan teknologi untuk menjalankan program. Sekarang kami telah mendapat biaya dan teknologi untuk menyusun dan menjadwalkan program tersebut," ujar Luhut.