Jakarta, FORTUNE - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah (BSU) tahun ini. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menjamin BSU tersalurkan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terus berupaya agar BSU ini dapat tersalurkan pada September 2022 ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui siaran pers, Rabu (31/8).
Di antara sejumlah langkah untuk menyalurkan BSU itu adalah penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana, seperti finalisasi regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait pemadanan data.
Selain itu, Kemnaker juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data calon penerima subsidi upah yang tidak diperuntukan untuk ASN, TNI, maupun anggota Polri itu. Teknis penyalurannya dikoordinasikan dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia.
“Pada hakikatnya Kemnaker akan mempercepat proses ini untuk menjamin ketepatan dan akuntabilitas penyaluran BSU tersebut,” ujarnya.
Nilai subsidi gaji
BSU 2022 merupakan bagian dari bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah dengan total anggaran Rp9,6 triliun. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, BSU dimaksudkan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam menghadapi dampak kenaikan harga Pertalite dan Solar. Masing-masing penerima akan mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu.
“Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global,” katanya.
Presiden Joko Widodo resmi memulai pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial atau bansos tambahan kepada sebagian kelompok masyarakat yang nilainya mencapai Rp 24,17 triliun. Kebijakan ini diambil di tengah kabar kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang akan segera diumumkan pemerintah.
Selain untuk BSU, dana tersebut digunakan untuk menambah alokasi atas bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan subsidi upah (BSU). Khusus BLT, pemerintah telah menyiapkan dana Rp12,4 triliun untuk disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat, yang masing-masing akan menerima Rp600 ribu yang bakal diberikan dalam dua tahap.
Buruh akan demo pada 6 September
Dengan rencana ini, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada 6 September 2022. Aksi demonstrasi akan dilakukan di 34 provinsi. Untuk Jakarta, buruh akan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan terdapat empat alasan buruh melakukan menolak kenaikan harga BBM.
Pertama, kenaikan harga BBM akan membuat daya beli masyarakat turun. Kedua, pemerintah diminta tidak membandingkan harga BBM di Indonesia dengan negara lain pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Ketiga, pemerintah dapat mengecek kembali jumlah pemakai Pertalite dan Solar. Keempat, ongkos transportasi umum berpotensi naik hingga 40 persen jika harga Pertalite dan Solar naik, yang kelak berdampak pada nelayan, petani, dan kelas menengah bawah.
