Jakarta, FORTUNE - Pemerintah telah memberikan kelonggaran untuk masyarakat melaksanakan mudik Lebaran 2022. Padahal, akibat pandemi Covid-19, mudik 2020 dan 2021 ditiadakan.
Euforia ini diperkirakan akan menimbulkan kemacetan di jalur darat. Terkait hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan apabila terjadi kemacetan di jalur tol, maka akan digratiskan.
"Itu sudah ada kesepakatan, kalau macet di gerbang tol lebih 1 km, itu bebas (gratis)," ujarnya di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (20/4).
Hal tersebut merupakan upaya dari pemerintah untuk mempersiapkan pengelola tol agar bekerja optimal dalam menghadapi mudik Lebaran 2022. Artinya, tidak ada kompensasi kepada pengelola tol.
"Jadi, ini adalah suatu cara kita untuk menuntut para pengelola tol bekerja baik, kalau bekerja baik tidak akan macet," katanya.
Berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan, diprediksi akan ada 85,5 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Jumlah kendaraan pribadi diperkirakan akan mencapai 39,8 juta dengan perincian mobil pribadi 22,9 juta dan sepeda motor 16,9 juta.
Lalu, ada juga angkutan darat dengan kendaraan umum sebanyak 25,7 juta orang, dengan perincian bus 14,1 juta, mobil sewa 6,7 juta, mobil travel 4,5 juta dan taksi 0,4 juta. Sisa pemudik menggunakan transportasi udara, transportasi air, dan kereta api.
Akan ada rekayasa lalu lintas
Budi juga menyatakan pihaknya akan membentuk posko mudik untuk memantau perkembangan nanti. "Kami nanti ikut mendukung, kalau mau mengikuti perkembangan mudik, kita punya posko, kita akan update sehari dua kali perkembangan itu," katanya.
Selanjutnya, petugas di lapangan menyiapkan rekayasa lalu lintas satu jalur atau one way dan ganjil genap untuk mengurai kemacetan. Mengingat, animo masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik tahun ini cukup tinggi.
"Untuk tanggal pelaksanaan ganjil genapnya akan disampaikan Korlantas dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Pembatasan kendaraan barang
Keempat, melarang operasional truk barang di jalur mudik yang telah ditentukan baik tol maupun jalan nasional mulai 28 April sampai 1 Mei. Aturan ini untuk memastikan kelancaran arus mudik.
"Tapi, untuk Lebaran boleh. Dan nanti saat arus balik juga ada pengaturan (truk barang)," ujarnya.
Kemudian, pemerintah akan menambah jumlah toilet portable di sejumlah rest area. Mengingat, kebutuhan pemudik untuk melakukan aktivitas terkait cukup tinggi. "Untuk rest area besar mungkin ada 100 penambahan toilet portable," katanya.
Selanjutnya, pemerintah juga telah meminta pelaku usaha kuliner di rest area untuk menyiapkan makanan dalam bentuk kemasan paket. Selain itu, harga makanan atau barang pun diminta untuk dibulatkan saat arus mudik berlangsung.
"Ini untuk menghemat waktu melakukan kembalian (uang). Jadi, kita rapat sampai sedetail itu," ujarnya.
