Jakarta, FORTUNE - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (21/6), tiba di Jepang untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah Jepang (G to G) dan pihak swasta (G to B), dalam mendorong percepatan pengerjaan dan penyelesaian sejumlah proyek transportasi di Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut dia dijadwalkan akan menemui Penasehat Khusus Perdana Menteri Mori Masafumi, Menteri Transportasi Jepang Saito Tetsuo, dan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Maeda.
"Kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah Jepang untuk mendorong korporasi swasta mereka berpartisipasi pada sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia," ujar Budi dalam keterangannya, Selasa (21/6).
Tiga proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pembahasan adalah MRT North-South dan East-West, Pelabuhan Patimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), dan pembangunan Proving Ground.
Budi mengatakan Indonesia memiliki hubungan baik dengan Jepang dan telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. “Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk transportasi,” ujarnya.
Menurutnya lagi, pendanaan di luar APBN harus semakin intensif dicari di tengah keterbatasan fiskal, dan "melibatkan pihak swasta nasional maupun asing agar pembangunan dapat terus berlanjut."
Tak hanya percepatan
Budi mengatakan bahwa investasi yang dikerjasamakan dengan pihak asing seperti Jepang diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan efek ganda. Mulai dari peningkatan kualitas SDM nasional melalui alih teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan yang luas, serta perwujudan perdamaian, dan kestabilan di kawasan maupun global.
Dia dijadwalkan melanjutkan pertemuan dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), Yamanaka Shinichi, mantan Perdana Menteri Jepang Fukuda, dan President & CEO Toyota Tsusho Corporation Kashitani Pada Rabu (22/6).
Turut hadir dalam kunjungan kerja ke Jepang, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan Rachmat Gobel, Staf Ahli Menteri Investasi Yukki Nugrahawan, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Staf Ahli Utama Menhub Budi Setiyadi, dan Sesditjen Perhubungan Laut Arif Toha.
Angkutan massal jadi prioritas
Menhub menegaskan, pada dasarnya pemerintah Indonesia menginginkam angkutan massal menjadi prioritas karena mayoritas masyarakat harus menggunakannya.
"Angkutan kereta api ini adalah merger. Sekarang sudah 1,2 juta orang menggunakan kereta api listrik, dan apa yang kita lakukan ini akan improve. Pada saat headways itu 3 menit, akan ada 2 juta orang yang menggunakan kereta. Insya allah (dalam) 2-3 tahun," ujarnya.
