Jakarta, FORTUNE - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan semua negara anggota G20 merespons pelbagai ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19, fenomena perubahan iklim, hingga tensi geopolitik yang meningkat karena perang Rusia-Ukraina. Kondisi-kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan rantai pangan di tingkat lokal hingga global terganggu.
"Semua negara mencemaskan hadirnya krisis pangan yang sangat perlu direspons lebih serius untuk menghadapi kondisi pada tahun-tahun yang akan datang," ujar Syahrul dalam konferensi pers di Washington D.C., Amerika Serikat yang disiarkan secara virtual, Selasa petang (11/10).
Risiko ancaman krisis pangan dan solusinya dirembuk oleh menteri-menteri keuangan dan menteri-menteri pertanian berbagai negara dalam Joint Finance Ministers and Agriculture Ministers (JFAMM) yang berlangsung di Amerika Serikat. Forum ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari pertemuan G20.
Pertemuan hasilkan kesepakatan
Syahrul mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan komitmen semua negara anggota G20 untuk menentukan solusi atas masalah pangan yang dihadapi pada masa mendatang. Negara-negara bersepakat membentuk skema pendanaan global untuk tiga isu prioritas pertanian dan pangan.
Pertama, isu itu meliputi promosi sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kedua, promosi perdagangan petanian yang terbuka, adil, dapat diprediksi, transparan, dan non-diskriminatif. Ketiga, promosi kewirausahaan pertanian inovatif melalui pertanian digital untuk menjamin kesejahteraan petani di perdesaan.
“Ketiga, isu menjadi saling terkait dan jadi perhatian di negara yang melakukan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain menetapkan solusi, pertemuan itu memutuskan strategi yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi hampir semua negara. Misalnya, meningkatkan kapasitas produksi utama untuk komoditas panan yang berdampak pada inflasi. Kemudian, menurunkan importasi, mendorong substitusi impor bagi negara tertentu, serta meningkatkan perdagangan global atau ekspor.
Strategi ini, kata Syahrul, perlu diambil karena dampak pandemi Covid-19 belum berakhir. Ke depan, dunia masih menghadapi krisis karena perubahan iklim dan meningkatkan ketagangan geopolitik.
"Sebagai bagian komunitas global, G20 berkomitmen mendukung penyediaan pangan dan memastikan kecukupan gizi serta menjamin pembangunan ekonomi agar tak ada satu pun yang ditinggalkan," katanya.
Penguatan ketahanan pangan melalui teknologi
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan ada potensi ancaman krisis pangan yang bakal melanda dunia pada 2023. Oleh karenanya ia mendorong serta meminta FAO dan World Bank untuk memetakan seluruh respons kebijakan secara global.
Sebab, tanpa kolaborasi, katanya, kemungkinan dapat terjadi tumpang tindih dan menimbulkan permasalahan baru.
Untuk target jangka menengah, Sri Mulyani mengatakan forum JFAMM mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap pangan serta mengembangkan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan iklim.
Negara-negara anggota telah membangun Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS). Ini merupakan platform antarlembaga untuk meningkatkan transparansi pasar pangan dan respons kebijakan untuk ketahanan pangan.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, Menkeu dan Mentan G20 telah sepakat untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang berasal dari masalah pupuk. Salah satu yang akan dilakukan adalah memerhatikan pasokan dan permintaan terhadap pupuk.
"Masalah pupuk hari ini akan berdampak terhadap ketersediaan pangan atau bahkan krisis pangan dalam 8–12 bulan ke depan," ujarnya.
