Jakarta, FORTUNE- Pemerintah masih mengkaji jumlah pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nilai pasti cost overrun tersebut akan dicantumkan dalam hasil kaji ulang studi kelayakan proyek yang tengah dikerjakan, dan bakal menentukan nilai pinjaman tambahan yang bakal diajukan kepada China Development Bank (CDB).
Selepas audit bertahap dari Badan Pengawas Keuanganan dan Pembangunan (BPKP), kenaikan ongkos pembangunan itu US$1,1 miliar hingga US$1,9 miliar atau sekitar Rp16,4 triliun hingga Rp28,3 triliun.
“Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Alia Karenina, Senin (1/8).
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tergolong sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan Cina melalui PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta didanai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dalam pertemuan bersama pihak Cina di Beijing, pemerintah Indonesia telah mengusulkan 75 persen dari kelebihan biaya itu ditanggung dari pinjaman CDB. 25 persen sisanya akan ditanggung ekuitas alias perusahaan konsorsium Indonesia dan Cina.
"Sehingga dari 25 persen itu, 60 persen adalah porsi ekuitas konsorsium Indonesia," ujar dia, Senin (1/8).
Pemerintah telah mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) Rp4,1 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar bisa menambah ekuitas porsi Indonesia. Rencana tersebut juga telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
BUMN transportasi itu merupakan leading consortium BUMN Indonesia, yakni PT PSBI, yang kepemilikan sahamnya di KCIC mencapai 60 persen.
Butuh penghitungan ulang
Porsi pinjaman CDB, menurut Kartika, akan diajukan setelah pembaruan studi kelayakan memasukkan besaran cost overrun, asumsi arus penumpang, dan biaya operasi. Studi kelayakannya saat ini tengah disusun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan akan diajukan kepada CDB sebelum September 2022.
"Perpres (Peraturan Presiden Nomor) 93 Tahun 2021 membuka opsi dukungan pemerintah kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium, dalam hal KAI mengajukan pinjaman tambahan untuk KCIC,"ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan melarnya pembiayaan kereta cepat masih dibahas pemerintah.
"Setahu saya, (pembengkakan biaya) masih dibahas karena ada permintaan agar cost overrun ini juga ditanggung pemerintah Indonesia," ujarnya dalam keterangan, Selasa (26/7).
Kementerian Keuangan telah membahas pembiayaan dari kocek pemerintah untuk pembangunan proyek sepur kilat tersebut, bukan untuk pembengkakan biaya. Cost overrun akan dibahas secara terpisah.
Akan dipamerkan saat G20
Saat ini pemerintah masih menargetkan Kereta Cepat dapat meluncur pada 2023. PSN bidang perkeretaapian itu ingin dipamerkan ke Presiden RRT Xi Jinping pada perhelatan G20 akhir tahun ini. Wahyu menyebut konstruksi proyek kereta cepat sudah sebagian besar selesai. Saat ini, kontraktor masih berfokus pada pengerjaan depo dan stasiun.
"Apalagi kereta cepat ini dijadikan salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Cina saat kunjungan G20. Jadi, memang kereta cepat pernah kami tinjau dan lihat. Konstruksinya sebagian besar selesai," ujarnya.
Pemerintah berkomitmen untuk segera mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Juni 2023. Hingga pekan keempat Juli, pembangunan fisik proyek sepur kilat itu menyentuh 76,34 persen. Sedangkan untuk progres investasi sudah 85,39 persen.
