Jakarta, FORTUNE - Ombudsman RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jalan Tol sebelum penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).
Rencananya, sistem pembayaran tol tanpa setop itu dijalankan pada awal 2023. "Teknologinya sudah ada, namun di sisi lain pemerintah belum siap regulasinya. Hal ini yang harus dicermati dimana rancangan peraturan jalan tol yang saat ini belum tuntas," ujar Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/6).
Dia berpendapat jika regulasi terkait jalan tol belum dibenahi akan ada potensi maladministrasi. Oleh karena itu, Hery berharap agar pemerintah lebih dulu merampungkan RPP dibandingkan Perpres Jalan Tol.
"Menurut saya pentingnya ada sosialisasi. Saya selalu mengatakan bahwa Ombudsman, pemerintah dan masyarakat jangan dipisah dalam membangun praktik kerja. Praktik maladministrasi terjadi karena adanya sengkarut. Jangan sampai pemerintah ataupun investor berjalan sendiri," kata Hery.
Teknologi MLFF merupakan teknologi yang diterapkan pada sistem transaksi non-tunai dengan menggunakan Global Satelit System (GNSS).
Teknologi ini mampu mengenali dan mengindentifikasi kendaraan pengguna sehingga transaksi dapat dilakukan secara langsung agar lebih cepat dan efisien dikarenakan pengguna tidak memerlukan tap in/tap cash di setiap gerbang tol.
Dapat mengurangi kemacetan
Hadirnya teknologi MLFF ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan yang sulit diurai di ruas jalan tol saat ini.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Roatex Indonesia, Musfihin Dahlan, mengungkapkan kehadiran teknologi pembayaran jalan tol ini sangat berdampak pada perekonomian dan pengembangan infrastruktur jalan di Indonesia.
"Selain mengurangi kemacetan, pengembangan jalan tol juga membantu percepatan distribusi. Teknologi ini sangat berdampak positif untuk mengurai kemacetan di jalan tol," ujarnya.
Musfihin menilai penerapan sistem MLFF dapat mengatasi kemacetan yang sulit diurai di ruas jalan tol saat ini.
Nilai proyek mencapai Rp6,2 triliun
Sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh berbasis MLFF dengan teknologi GNSS merupakan prakarsa dari badan usaha (unsolicited project) asal Hongaria yaitu Roatex Ltd Zrt yang telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019.
Hingga akhirnya, Roatex Ltd Zrt ditetapkan sebagai pemenang lelang Badan Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 27 Januari 2021.
Keputusan pemenang ini dikukuhkan melalui Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021. Proyek KPBU senilai Rp6,4 triliun untuk masa konsesi 10 tahun ini dilandasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai.
