Jakarta, FORTUNE – Satgas Pangan Polri masih terus berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman RI untuk mencari oknum nakal dari rantai pasok minyak goreng.
“Sejauh ini belum di temukan adanya kartel (minyak goreng). Bila masyarakat memiliki informasi praktik-praktik kartel, permainan harga maupun penimbunan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, distributor maupun oknum tertentu, segera informasikan, segera tindaklanjuti,” kata Kepala Satgas Pangan Bareskrim Polri, Irjen Pol Helmy Santika melalui pesan singkat, Kamis (3/3).
Kendati belum menemukan praktik kartel, Satgas Pangan telah menindaklanjuti temuan penimbunan minyak goreng oleh pelaku usaha di beberapa wilayah, seperti Makasar, Medan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Lebak-Serang (Banten). Kendati demikian, pihaknya tidak menyebut secara mendetail jumlah temuan itu.
Helmy telah memerintahkann pendistribusian segera barang bukti tersebut melalui mekanisme pasar.
Minyak goreng langka karena pelaku usaha masih menyesuaikan aksi dengan kebijakan pemerintah. Sebab, beberapa pihak ada yang membeli dengan harga lama yang tentu lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pemerintah. “Stok minyak goreng aman, saat ini dalam proses pendistribusian,” ujar Helmy.
HET minyak goreng curah tertinggi adalah Rp11.500, minyak goreng kemasan sederhana Rp14.500, dan minyak goreng kemasan premium paling tinggi Rp14.500 per liternya.
Sebab lonjakan bahan pokok
Adanya lonjakan harga jelang Ramadan, Satgas Pangan menyebut penyebabnya adalah naiknya permintaan bahan pokok pangan.
Sedangkan komoditi musiman, seperti Cabai Rawit Merah (CRM), kenaikan lebih disebabkan karena musim dan masa panen. Pada saat curah hujan tinggi dan berakhirnya musim panen, harga CRM akan cenderung mengalami kenaikan terlebih dihadapkan dengan meningkatnya permintaan karena puasa dan lebaran.
“Selain itu, khusus bahan-bahan pokok yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor seperti kedelai, gula dan daging, kenaikan dipengaruhi oleh naiknya harga di negara asal,” kata Helmy.
Upaya kendalikan harga bahan pokok
Menyikapi kenaikan tersebut, Helmy mengatakan berbagai upaya seperti rilis kebijakan dengan tujuan ketersediaan, distribusi dan harga terkendali dengan baik telah dilakukan. BUMN pun ditugaskan melakukan operasi pasar agar harga dapat terkendali dan terjangkau masyarakat.
Selain itu, Satgas Pangan Polri dan kementerian terkait turut serta mengawal ketersediaan bahan pokok serta kontrol harga agar tetap stabil.
Pihaknya pun akan melakukan deteksi dini terkait gejolak permasalahan yang ada dari tingkat bawah baik produsen, petani, pedagang, distributor, importir maupun konsumen. Dengan demikian, solusi terbaik dapat dicapai.
“Yang terpenting adalah menjaga ketersediaan bahan pokok pangan, Salah satu cara terampuh untuk menjaga harga sembako adalah dengan menjaga ketersediaan stok dan menjaga keseimbangan supply and demand,” ujar Helmy.
