Jakarta, FORTUNE - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan pemerintah memiliki utang hingga Rp16 triliun terkait penugasan dalam penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Jika tak kunjung dilunasi, Buwas, sapaan akrab dari Bos Bulog ini, menyebut bakal ada dampak terhadap penugasan penyediaan CBP berikutnya.
“Kalau tidak itu akan menyangkut kepada keuangan kita. Kemarin kita juga akan berpengaruh untuk pembelian kepada yang berikutnya, karena utang kita terlalu besar,” kata Buwas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI yang disiarkan secara virtual, Rabu (8/11).
Untuk pelunasan utang tersebut, Buwas mengatakan telah ada pembicaraan di Istana Presiden beberapa hari lalu, yang melibatkan Presiden Joko Widodo, menteri-menteri berkaitan dengan pangan, dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Hasilnya, Sri Mulyani menyepakati pelunasan utang tersebut, tapi dengan catatan: harus dilakukan audit terlebih dulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kalau audit udah selesai, tahun ini akan dibayar utang yang Rp16 triliun,” ujarnya.
Pada 2023, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor 2 juta ton beras. Selanjutnya, pada 2024, perusahaan juga mendapatkan tugas tambahan untuk mengimpor 1,5 juta ton beras.
Untuk menambah pengadaan beras, Bulog membutuhkan tambahan anggaran Rp19,1 triliun. Dana tersebut terbagi menjadi tiga, yakni Rp7,9 triliun untuk pengadaan tahap pertama, Rp8,4 triliun tahap kedua, dan Rp2,8 triliun dana lainnya terkait distribusi.
Sri Mulyani masih tunggu audit BPKP
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan akan membayar utang itu kepada Bulog.
“BPKP diminta untuk mengaudit secara lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita (untuk dibayar),” kata dia dalam konferensi pers, Senin (6/11).
Meski pemerintah punya utang Rp16 triliun, Sri Mulyani menyebut operasional Bulog takkan terganggu. Dia mengatakan anggaran Bulog untuk impor beras hingga operasi pasar selama ini diambil dari perbankan dan dibayarkan Kemenkeu.
"Bulog-Bapanas bisa dapat anggarannya dari impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kami bayarkan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo juga mengambil langkah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk impor beras untuk menekan harga komoditas pangan penyumbang inflasi tersebut.
