Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan kondisi APBN masih surplus Rp152,3 triliun atau 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Juni 2023.
Ini disebabkan pendapatan negara yang mencapai Rp1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target APBN, sementara belanja negara baru mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen dari target.
"Jangan lupa bawa APBN 2023 tetap didesain dengan kondisi postur yang sebetulnya defisit. Jadi, hingga pertengahan tahun posisi ini memberikan keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga bahkan bisa kita turunkan," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (24/7).
Secara terperinci, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan trasfer ke daerah (TKD).
Belanja pemerintah pusat mendominasi belanja negara dengan porsi 71 persen. Namun, meski porsinya besar, jumlah belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini.
"Artinya kecepatan belanja [pemerintah pusat] sampai dengan akhir Juni belum mencapai 40 persen. Sementara penerimaan negara telah mencapai 57 persen makanya posisi dari APBN kita surplus," katanya.
Belanja pemerintah pusat terdiri dari pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-KL. Hingga akhir Juni lalu, belanja KL baru mencapai Rp417,2 triliun atau 41,7 persen dari target APBN.
"Dari belanja kementerian lembaga ini, yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur prioritas," ujarnya.
Sementara, belanja non kementerian lembaga yang dikelola telah mencapai Rp474,4 triliun atau 38,1 persen dari total target APBN. "Belanja non kementerian/lembaga ini terdiri dari belanja yang biasanya langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat seperti subsidi BBM kartu pra kerja subsidi pupuk," katanya.
TKD melambat
Sementara itu, pos belanja TKD mencapai Rp364,1 triliun. Jumlah tersebut setara 44,7 persen dari target APBN. Sri Mulyani menyatakan angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp367,7 triliun atau 45,7 persen dari target APBN 2022.
Meski demikian, rendahnya realisasi TKR bukan karena alokasinya yang menurun, "namun karena beberapa dari daerah masih memerlukan untuk pemenuhan dan penyiapan syarat salur dari DAU-nya," ujarnya.
Belanja TKD terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik). Berdasarkan catatan Kemenkeu, DAU baru mencapai Rp197,39 triliun atau 49 persen. Angka tersebut turun 8,9 persen dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu
Kemudian DBH mencapai Rp51,4 triliun atau 38 persen tari target APBN, tumbuh 62,5 persen dibandingkan tahun lalu. Adapun DAK Fisik tercatat mencapai Rp5,06 triliun atau 10,4 persen dari target APBN. Jumlah tersebut mengalami kontraksi 9,04 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.
