Jakarta, FORTUNE - Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia meminta PT Pertamina (Persero) tak membatasi pembelian Pertalite untuk pengemudi ojek online (Ojol) jika kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) diberlakukan.
Asosiasi pengemudi Ojol tersebut juga berharap dapat berkerja sama dengan perseroan untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi MyPertamina rencananya jadi salah satu strategi pembatasan konsumsi BBM tersebut.
"Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia juga siap melakukan MoU ataupun dukungan integrasi dengan Pertamina dalam rangka sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang diterapkan kepada pengemudi ojek online pada setiap pembelian Pertalite," ucap Igun Wicaksono Ketua Umum Garda Indonesia, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/6).
Hingga kini, kata Igun, Garda Indonesia berharap harga Pertalite tak dinaikan. Sebab, pandemi Covid-19 dalam dua tahun belakangan cukup signifikan menggerus pendapat harian para pengemudi Ojol.
Karena itu, organisasinya mendukung pembatasan penggunaan Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina, khususnya pada alat transportasi golongan angkutan umum, sepeda motor kecil dibawah 400 cc, masyarakat kurang mampu, serta para pengemudi ojek online.
Pun demikian, ia berharap penerapan penggunaan MyPertamina tak menimbulkan antrian panjang di SPBU lantaran masih banyaknya masyarakat yang tidak paham penggunaan aplikasi tersebut.
Untuk itu, ia bilang, layanan atas pengisian BBM Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina harus didukung petugas operator SPBU yang cepat dan tanggap melayani pembeli.
"Sebagai sosialisasi awal mungkin pihak Pertamina dapat menerapkan jalur khusus pengguna aplikasi MyPertamina pada SPBU nya dan pastinya dengan kecepatan layanan dan tambahan petugas promosi sebagai bentuk sosialisasi MyPertamina," jelasnya.
Rencana penggunaan aplikasi MyPertamina
Sebagai informasi, Pemerintah masih menggodok skema penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang dijual PT Pertamina (Persero) agar lebih tepat sasaran. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan rencananya Holding BUMN Migas tersebut akan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi dan JBKP demi kebijakan tersebut.
"Jadi nanti (konsumen) registrasi dulu. Layanan digital MyPertamina akan mengatur siapa yang boleh mengkonsumsi, bisa juga untuk mengatur berapa yang boleh dibeli persekali transaksi per hari," ujarnya saat dihubungi Fortune Indonesia, Kamis (2/6).
Menurut Saleh, skema pembatasan konsumsi BBM tersebut akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Solar dan Pertalite yang merupakan Jenis BBM Tertentu (JBT), syarat dan kriteria konsumen yang berhak membelinya telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Namun, Perpres tersebut kini tengah direvisi oleh pemerintah untuk mengatur ulang skema penyaluran serta golongan masyarakat yang berhak mengkonsumsinya.
"Konsumen yang berhak menerima JBT sudah diatur di Perpres 191, nah Perpres tersebut sekarang sedang dalam tahap revisi," jelas Saleh.
