Jakarta, FORTUNE - Raksasa energi TotalEnergies dan Chevron menyatakan bakal hengkang dari Myanmar menyusul tekanan kelompok hak asasi manusia untuk memutuskan hubungan keuangan dengan junta militer sejak kudeta militer tahun lalu.
Dikutip dari AFP, junta militer disebut akan kehilangan mitra keuangan utamanya setelah dua raksasa migas itu angkat kaki dari ladang gas Yadana di Laut Andaman, yang menyediakan listrik ke Myanmar dan Thailand.
"Situasi, dalam hal hak asasi manusia dan lebih umum aturan hukum, yang terus memburuk di Myanmar ... telah membuat kami menilai kembali situasi dan tidak lagi memungkinkan TotalEnergies untuk memberikan kontribusi yang cukup positif di negara ini," kata Total Energies, perusahaan minyak Prancis dalam keterangannya.
Sementara raksasa energi asal AS Chevron mengatakan akan pergi "mengingat keadaan di Myanmar" yang terus memburuk dari waktu ke waktu.
"Kami telah meninjau minat kami dalam proyek gas alam Yadana untuk memungkinkan transisi yang terencana dan teratur yang akan mengarah pada jalan keluar dari negara itu," kata juru bicara perusahaan tersebut, Cameron Van Ast.
Human Rights Watch menyambut baik penarikan perusahaan Prancis dan meminta pemerintah untuk "mencegah entitas tidak bermoral lainnya memasuki pasar".
"Pengumuman Total memang menyoroti bagaimana tekanan dari investor dan bisnis yang berfokus pada hak asasi manusia dapat bekerja. Pemerintah tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pengenaan sanksi yang ditargetkan pada entitas minyak dan gas," kata peneliti HRW Myanmar Manny Maung kepada AFP
Tekanan internasional telah meningkat terhadap junta sejak kudeta Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta itu diikuti oleh tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan 1.400 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal.
Jumat pekan lalu, Kyi dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan menghadapi lima tuduhan korupsi baru. Junta militer juga menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota partai Liga Nasional Demokrasi lain yang digulingkan, yakni Phyo Zeyar Thaw, atas tuduhan terorisme.
Kekuatan Barat telah memberlakukan sanksi terhadap junta sementara beberapa perusahaan internasional telah keluar dari negara itu, menghentikan sementara operasi atau menangguhkan transaksi bisnis. Ini dilakukan lantaran militer memiliki kepentingan dalam sebagian besar ekonomi negara itu, mulai dari pertambangan hingga perbankan, minyak, dan pariwisata.
Perusahaan 'Angkat Kaki'
Sejak kudeta, tercatat sejumlah perusahaan multinasional yang telah meninggalkan Myanmar. British American Tobacco dan perusahaan energi terbarukan Prancis Voltalia adalah dua di antaranya.
Selain itu, ada pula operator telekomunikasi Norwegia Telenor yang mendivestasikan anak perusahaan lokalnya pekan lalu,melalui penjualan sahamnya di layanan pembayaran digital Burma selama kudeta.
Sementara Benetton Italia dan H&M Swedia tercatat telah menangguhkan semua pesanan baru dari negara itu tahun lalu.
HRW mengatakan proyek gas alam adalah satu-satunya sumber pendapatan mata uang asing terbesar Myanmar, menghasilkan lebih dari $1 miliar setiap tahun.
Tetapi Total mengatakan belum mengidentifikasi cara apa pun untuk memberikan sanksi kepada junta militer tanpa menghindari penghentian produksi gas dan pembayaran berikutnya kepada Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE) yang dikendalikan militer.
Perusahaan telah mengumumkan tahun lalu bahwa mereka menangguhkan pembayaran tunai untuk usaha patungan dengan tentara, Moattama Gas Transportation Company Limited (MGTC).
TotalEnergies membayar total lebih dari $400 juta kepada otoritas Myanmar pada 2019 dan 2020 dalam bentuk pajak dan "hak produksi".
Total mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah mencoba "sejauh mungkin secara material dan hukum" untuk membatasi aliran keuangan yang diterima oleh MOGE.
Tetapi dikatakan "secara materi tidak mungkin" untuk mencegah aliran pendapatan karena perusahaan energi nasional Thailand PTT melakukan sebagian besar pembayaran penjualan gas.
Total, yang memegang saham terbesar di lapangan gas, akan tetap mengoperasikan lokasi tersebut paling lambat enam bulan ke depan hingga masa kontrak berakhir.
