Jakarta, FORTUNE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp237,7 triliun per 14 Desember 2022, atau setara 1,22 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Meski demikian, realisasi defisit tersebut masih jauh lebih kecil dari target akhir tahun ini yang ditetapkan Rp840,2 triliun atau 4,5 persen PDB. Begitu pula dibandingkan tahun lalu, yang nilainya mencapai Rp617,4 triliun atau 3,64 persen PDB.
"Ini menggambarkan APBN menjadi sehat kembali," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTA Desember 2022, Selasa (20/12).
Posisi defisit APBN wajar seiring terjadinya percepatan belanja negara, katanya. Per 14 Desember, realisasi belanja negara mencapai Rp2.717,6 triliun, sementara pendapatan negara Rp2.579,9 triliun.
Belanja negara tumbuh 11,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) yang sebesar Rp2.429,4 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara tumbuh 36,9 persen (yoy) dari Rp1.812 triliun.
Dengan defisit yang rendah, realisasi pembiayaan anggaran pun turun drastis 28,5 persen menjadi Rp469,8 triliun dari Rp656,8 triliun, ujarnya.
Keseimbangan primer tercatat Rp129 triliun atau turun 145 persen (yoy) dari minus Rp286,7 triliun, serta terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp232,2 triliun.
Realisasi belanja K/L turun
Secara terperinci, belanja negara yang mencapai Rp2.717,6 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.967,9 triliun atau naik 16,2 persen (yoy), dan transfer ke daerah Rp749,7 triliun atau 1,9 persen (yoy).
Belanja negara terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp954,4 triliun atau turun 6,7 persen (yoy), dan belanja non K/L Rp1.013,5 triliun atau naik 51 persen (yoy).
Menurut Sri Mulyani, tingginya realisasi belanja non-K/L disebabkan besarnya pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi bagi masyarakat, yakni masing-masing Rp206,9 triliun dan Rp268,1 triliun.
"Kondisi ini menggambarkan APBN bekerja sangat keras melindungi masyarakat melalui belanja kementerian/lembaga dan non kementerian/lembaga," katanya.
Setoran industri batu bara topang PNBP
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.717,6 triliun per 14 Desember 2022, meliputi penerimaan perpajakan Rp1.927,4 triliun atau tumbuh 38,1 persen (yoy), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp551,1 triliun atau naik 33,2 persen (yoy).
Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp1.634,4 triliun atau tumbuh 41,9 persen (yoy), serta kepabeanan dan cukai Rp293,1 triliun atau naik 20 persen (yoy).
"Penerimaan bea cukai ini cukup resilient," kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, setoran dari pertambangan nonmigas, batu bara, menjadi penopang setelah PNBP-nya tumbuh 134 persen hingga November 2022.
