Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dunia membutuhkan dana hingga US$15 miliar atau sekitar Rp216,4 triliun (kurs Rp14.427 per US$) per tahun untuk menciptakan kesiapan dari pandemi di masa mendatang.
Estimasi itu didasarkan pada penelitian para pakar independen Internasional yang disampaikan dalam Finance-Health Task forceforce yang dibentuk forum G20 untuk memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.
"Mereka sudah membuat penelitian ini, terdiri dari para ahli internasional ada deputi Perdana Menteri Singapura, Lawrence Summers (Mantan Menteri Keuangan AS), mereka membuat estimasi kebutuhan dunia untuk bisa menciptakan kesiapan dari pandemi ke depan US$15 miliar per tahun," ujarnya dalam konferensi pers Kick-Off G20 Preidency Finance Track, Kamis (9/11).
Menurut Bendahara Negara, dana tersebut dibutuhkan untuk membangun sistem kesehatan terutama di negara berkembang atau negara berpendapatan rendah. "Yang memang kalau dikasih vaksin pun mereka belum bisa estimasi. Vaksinnya gratis dikasih, tapi distribusi sulit dan lain-lain karena sistem kesehatannya siap," tuturnya.
Bahkan, kata dia, Indonesia juga memerlukan dana besar tersebut untuk mempersiapkan infrastuktur kesehatannya. "Kita sendiri pun masih perlu memperbaiki sistem kesehatan kita supaya kalau pandemi ada alarm dan bisa dicegah secara dini," jelasnya.
Tiga Isu Utama
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan tiga isu penting yang perlu jadi fokus yang dibahas dalam presidensi G20. Pertama, persoalan ekonomi yang sangat dipengaruhi persoalan pandemi Covid-19.
Menurutnya, Indonesia harus keluar dengan arsitektur global mengenai kesehatan seperti yang telah diinisiasi presidensi G20 di Italia. Salah satunya dengan pertemuan gabungan antara menteri keuangan dan menteri kesehatan untuk menciptakan koordinasi secara demi menghindari dunia dari pandemi.
"Jadi menciptakan kesiapan dari pandemi yang akan datang atau pandemic prepareness policy atau framewrok dan bagaimana kita bisa mentransformasi infrastruktur post covid-19, teruatama mendukung negara berkembang maupun low income yang sistem kesehatannya masih sangat perlu diperkuat," jelasnya.
Kedua, terkait digital economy transformation yang sangat mempengaruhi perekonomian saat ini serta dapat memberikan bantuan pada akses keuangan untuk meningkatkan produktivitasm
"Jadi kita akan bicara bagaimana infratech investment dan juga diskusi opsi kebijakan untuk bisa menciptakan akses pendanaan terutama kepada UMKM juga bagaimana kita bisa lihat risiko dari teknologi digital," jelasnya.
Ketiga, terkait transisi energi menuju ekonomi hiijau di mana berbagai negara harus dapat bicara mengenai sumber daya dan perpajakan, serta mempromosikan investasi infrastruktur berkelanjutan. "Dan bagaimana kita bisa mendesain pendanaan untuk transisi energi karena akan sangat kompleks dan membutuhkan investasi sangat banyak," tandasnya.
