Jakarta, FORTUNE - Kementerian BUMN telah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap empat dana pensiun BUMN.
Audit tersebut merupakan langkah awal untuk membenahi 70 persen atau 34 dari 48 dana pensiun BUMN yang kini berada dalam kondisi tidak sehat.
Menurut Erick, empat dana pensiun tersebut rugi Rp300 miliar diduga karena penyimpangan pada investasinya.
"Ini amat sangat mengecewakan pekerja yang telah bekerja puluhan tahun. Masa tuanya dirampok oleh pengelola yang biadab," ujar Erick dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (3/9).
Erick juga memastikan bahwa audit terhadap dana pensiun BUMN akan dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya terhadap empat dana pensiun. Ini dilakukan untuk mencegah dan menindak penyimpangan investasi seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asabri.
Ia juga meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun itu tanpa pandang bulu.
"Pak Jaksa Agung, sikat saja para oknum ini tanpa pandang bulu. Seperti yang Bapak lakukan pada kasus Jiwasraya Asabri. Saya dan seluruh jajaran di Kementerian BUMN siap berhadapan dengan siapa pun yang main-main dengan nasib para pensiunan," kata Erick.
Indikasi korupsi
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan ada indikasi tindak pidana korupsi pada perusahaan dana pensiun di BUMN. Masalah tersebut dilontarkan pada saat rapat dengan Komisi VI DPR (5/6).
Kartika menyatakan terdapat 22 dana pensiun yang tidak memenuhi rasio kecukupan dana (RKD) 100 persen. Bahkan, terdapat 16 perusahaan BUMN yang yield investasinya di bawah 6 persen. Dengan kata lain, sejumlah dana pensiun tersebut bermasalah dalam mengelola hak dana pensiun para karyawan BUMN.
"Ekstrem, ya, kalau [yield] SBN saja 6 persen. Masa investasi [dana pensiun] cuma 2 persen enggak masuk akal. Pasti ada sesuatu. Jadi, ada 4 [dana pensiun] yang akan kita investigasi di luar Pelindo," kata Kartika.