Jakarta, FORTUNE - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani H Maming, tersangkut kasus dugaan suap izin tambang sebesar Rp104 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang itu diterima Maming selama dirinya menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu dalam kurun 20 April 2014 hingga 17 September 2019.
Pada Rabu (27/7), Maning ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) lantaran dianggap tak kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan. Sebabnya, Maming dua kali mangkir dalam pemeriksaan. Meski demikian, melalui kuasa hukumnya, pria kelahiran 17 September 1981 itu menyangkal tudingan tak kooperatif. Hari ini ia datang ke gedung Merah Putih di Kuning Persada, untuk memenuhi panggilan KPK.
Maming tentu bukan orang sembarangan. Dengan umurnya yang masih relatif muda, ia telah memegang banyak jabatan penting. Jika di pemerintahan ia pernah memimpin Kabupaten Tanah Bumbu—dan dinobatkan sebagai Bupati termuda (29 tahun) oleh MURI—, di luar pemerintahan ia menjabat sebagai bendahara umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia juga tercatat sebagai Ketua Moge Tanah Bumbu, Pembina LKBH Perjuangan Tanah Bumbu, Anggota KAI Tanah Bumbu, Wakil Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan Bidang Sumber Daya, dan masih banyak lagi.
Bisnis Mardani Maming
Meski demikian, Maming adalah pengusaha tulen. Ia adalah generasi kedua penerus bisnis Batulicin Enam Sembilan Group—salah satu kelompok bisnis terbesar di Kalimantan Selatan.
Bisnis batu licin menggurita mulai dari tambang batu bara, pengangkutan batu bara, penyewaan alat berat, perkebunan kelapa sawit, jasa keamanan, pelayaran, hingga investasi.
Perusahaan juga memiliki lini bisnis yang tidak terkait dengan tambang seperti perusahaan jasa penerbangan, properti, air minum kemasan, hingga memiliki perusahaan media massa.
Dalam laman resmi Enam Sembilan Group, disebutkan bahwa perusahaan ini dirintis Haji Maming, ayahnya. Pada 2003, perusahaan masih berbentuk badan usaha CV Bina Usaha dengan lini bisnis pertambangan, jasa sewa alat berat, transportasi, dan pengelolaan terminal batubara serta pabrik es untuk keperluan nelayan setempat.
Namun, CV Bina Usaha ini terus berkembang pesat. Bahkan pada 2005, Haji Maming mendapatkan izin eksploitasi tambang batu bara, dan selanjutnya di 2007 mendapatkan izin eksploitasi tambang bijih besi.
Pesatnya perkembangan bisnis membuat keluarga Maming kemudian meningkatkan statusnya dari CV menjadi PT Bina Usaha.
Kemudian, pada 2011, mereka memutuskan mendirikan PT Batulicin Enam Sembilan sebagai perusahaan induk yang membawahi 30 anak perusahaan.
Kini sepeninggal Haji Maming, Batulicin Enam Sembilan Group diteruskan oleh Mardani Maming dan saudara kandungnya, Rois Sunandar Maming.
Pada 16-17 September, Maming masuk dalam bursa pemilihan ketua umum BPP HIPMI dalam perhelatan Musyawarah Nasional yang berlangsung pada 16 -17 September 2019 di Jakarta. Ia lantas terpilih untuk periode kepengurusan 2019-2022 menggantikan Bahlil Lahadalia.
