Jakarta, FORTUNE - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM hari ini, Sabtu (3/9). Kenaikan berlaku mulai pukul 14.30 WIB—satu jam setelah diumumkan—dan menyasar BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Bahkan, ia mengaku sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Jika kebijakan menahan harga dilanjutkan, subsidi akan terus meningkat. Sementara itu, “Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi," kata Presiden.
Menurutnya, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu. "Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," katanya dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal You Tube, Sekretariat Presiden.
Besar kenaikan harga BBM
Adapun harga BBM jenis Pertalite mengalami penyesuaian dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Kepala Negara melanjutkan, kini sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, di antara bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini disalurkan sebesar Rp150 ribu per bulan dan diberikan di September selama 4 bulan.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran Rp9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta. Bantuan ini akan diberikan sebesar Rp600 ribu.
"Saya juga telah memerintahkan Pemda untuk menggunakan dua persen DAU sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online dan untuk nelayan," jelas Jokowi. "Pemerintah berkomitmen subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat kurang mampu."
