Jakarta, FORTUNE - Institute for Essential Service Reform (IESR) menyebut keterbatasan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) turut menyebabkan rendahnya adposi kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.
Karena itu, peneliti Power Systems and Distributed Energy Resources IESR, Faris Adnan, mengatakan pemerintah sebaiknya memfokuskan belanja anggaran untuk mendorong pembangunan SPKLU ketimbang memberikan subsidi langsung kepada konsumen kendaraan listrik.
"Kalau investasi SPKLU diinisiasi pemerintah, maka itu dapat 4-7 kali efektif secara biaya dibandingkan memberikan insentif kepada konsumen secara langsung dalam adopsi kendaraan listrik," ujarnya dalam peluncuran laporan Indonesia Electric Vehicle Outlook 2023 (IEVO 2023), Selasa (21/2).
Berdasarkan catatan IESR, pertumbuhan jumlah SPKLU dari tahun ke tahun sendiri telah mencapai tiga kali lipat sejak 2020. Bahkan pada 2022, sekitar 570 atau 88 persen dari 693 target SPKLU telah terealisasi. Sayangnya, distribusi SPKLU masih belum cukup merata dan masih terpusat di Jawa dan Bali.
"Kalau kita lihat lebih detail, di Jakarta, SPKLU itu sekitar 50 persennya itu menggunakan slow charging. Penempatan SPKLU ini juga perlu diperhatikan pemerintah karena kalau SPKLU-nya ada di jalan tol, itu kita perlu menerapkan fast charging, tapi kalau adanya misalnya di kantor, yang kita bisa meninggalkan kendaraan itu, mungkin slow charging atau medium charging cukup. Ini untuk mengoptimalkan biaya investasi yang akan dikeluarkan," jelasnya.
PLN sendiri, menurut Faris, telah mengeluarkan beberapa skema bisnis yang menjanjikan bagi investor SPKLU. Namun, dalam beberapa kasus, pendapatan kotor yang ditawarkan PLN tidak bisa mengkonversi seluruh biaya operasional SPKLU.
Hambatan lain adopsi EV
Selain infrastruktur, IESR juga mengidentifikasi masalah lain yang menghambat adopsi kendaran listrik, yakni biaya pembelian yang mahal dan keterbatasan jarak tempuh kendaraan.
Untuk hambatan pada biaya pembelian, salah satunya terlihat dari penjualan 7.600 mobil listrik pada 2022 yang didominasi oleh produk pada kisaran harga Rp200–300 jutaan. Kemudian, pada kendaraan listrik roda dua, adopsinya sudah lebih tinggi dari roda empat lantaran harga pembeliannya sudah cukup bersaing dengan kendaraan roda dua berbahan bakar BBM.
"Roda empat sendiri, tahun lalu, ada mobil listrik yang dijual di harga Rp200-300 jutaan di mana yang lain masih Rp600-jutaan, dengan harga segitu masyarakat mampu mengadopsi dengan harga itu," tuturnya.
Adapun terkait keterbatasan jarak, masalah ini disebabkan rata-rata jarak tempuh kendaraan listrik roda dua yang hanya sekitar 60 km.
