Jakarta, FORTUNE - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan dampak ekonomi jangka pendek pemindahan ibu kota sangat minim. Ia memprediksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur tersebut tak akan sampai 1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
"Secara garis besar dampak ekonomi dalam jangka pendek sebenarnya tidak terlalu besar, secara nasional hanya 0,02 persen," ujarnya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 Day 2, Rabu (26/1).
Tak hanya jangka pendek, dampak jangka panjang pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi pun tak signifikan yakni hanya naik 0,1 persen. Meski demikian, ia melihat investasi riil akan meningkat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Di samping itu, serapan tenaga kerja dalam jangka pendek juga akan tercipta meskipun pengeluaran riil pemerintah relatif akan lebih kecil. "Pengeluaran pemerintah riil akan relatif lebih kecil, namun yang kita khawatirkan, jangka panjang itu ekspor lebih turun, sedangkan impornya akan lebih banyak," jelasnya.
Turunnya Kontribusi Jakarta ke PDB
Dalam kesempatan itu, Tauhid juga mengingatkan potensi kehilangan atau penurunan kontribusi ekonomi Jakarta terhadap PDB nasional. Sebab, selama pandemi covid-19 saja, kinerja perekonomian ibu kota yang kontribusinya cukup besar terdampak cukup parah. Sementara, Kalimantan Timur masih mencatatkan kinerja baik saat pandemi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,51 persen.
"Ini juga harus diperhatikan, saya kira infrastruktur atau dana yang masuk ke IKN akan lebih besar, tapi juga kemudian putaran uang dan sebagainya yang biasa di Jakarta akan hilang, termasuk di sekitarnya, yaitu Bodetabek," terangnya.
Karena itu pula, jika pembangunan IKN jadi dilanjutkan, ia berhara sektor swasta yang lebih banyak terlibat dalam sumber pembiayaan pembangunan IKN yang mencapai Rp466 triliun. Dengan demikian, pemerintah dapat tetap mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19.
Pembiayaan IKN yang mencapai Rp466 triliun sendiri rencananya akan berasal dari APBN sekitar Rp90,4 triliun, Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp252 triliun, serta pembiayaan swasta dan BUMN Rp123,27 triliun.
"Mudah-mudahan teman-teman dari HIPMI justru bisa mengembangkan skema KPBU, artinya juga sama-sama mengeluarkan modal. Jadi, tidak langsung masuk ke APBN langsung karena saya kira peluang investasi besar di sana," pungkasnya.
