Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menggelontorkan insentif kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp10,12 triliun melalui fasilitas kepabeanan dan cukai sepanjang tahun lalu. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan dukungan tersebut melingkupi insentif fiskal untuk impor alat kesehatan dan impor vaksin serta insentif fiskal untuk dunia usaha.
"Kami di bidang kepabeanan memberikan insentif di bidang kesehatan yang cukup masif di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2021 Rp10,12 triliun," ujarnya dalam rapat bersama komisi XI, Senin (24/1).
Askolani menjelaskan, insentif tersebut turut memberikan dukungan kemudahan, kecepatan, dan keringanan dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) yang totalnya mencapai Rp1,79 triliun. Alkes yang diimpor terbanyak berupa alat tes PCR, obat antivirus COVID-19, dan ventilator.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk impor vaksin sebanyak 465,07 juta dosis vaksin senilai Rp44,08 triliun yang terdiri dari 311,17 juta dosis vaksin jadi dan 153,90 juta dosis vaksin bulk.
"Untuk impor vaksin itu mencapai Rp8,3 triliun yang komponennya ada dua. Baik dari sisi kepabeanan maupun sisi perpajakan. Jadi ini satu paket daripada insentif perpajakan yang kita dukung untuk pengadaan alat kesehatan dan juga vaksin," jelasnya.
Terakhir, dukungan kepabeanan untuk dunia usaha dalam penandatanganan pandemi Covid-19 diberikan dalam bentuk insentif kepada kawasan berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang jumlahnya mencapai Rp7,68 miliar.
"Dari pemantauan kami di lapangan, dari pengusaha di kawasan-kawasan, mereka cukup terbantu. Dan Alhamdulillah dari pantauan kami di lapangan, kawasan yang memanfaatkan Insentif ini, ini menjadi salah satu dorongan kegiatan ekonomi mereka meningkat untuk mendukung ekspor lebih tinggi," klaimnya.
Insentif di Kepabeanan di Luar Kesehatan
Di luar paket dukungan untuk penanganan pandemi tersebut, lanjut Askolani, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu juga memberikan fasilitas kepada KB dan KITE hingga Rp47,03 triliun sepanjang 2021. Lebih terperinci, fasilitas untuk KB mencapai Rp44,71 triliun, sementara fasilitas KITE senilai Rp2,32 triliun.
"Dari banyak kawasan yang dibuat saat ini, sekarang ada 1.822 perusahaan di KB dan KITE dimana 1.300 perusahaan berada di KB dan 449 perusahaan menikmati fasilitas KITE," terang Askolani.
Dampak dari pemberian insentif itu dapat tercermin dari peningkatan ekspor di KB dan KITE yang mencapai Rp864,2 triliun atau 37,52 persen terhadap ekspor nasional dan 39,53 persen terhadap ekspor nonmigas nasional.
Adapun rasio ekspor terhadap impor mencapai 3,54: 1. Artinya, tiap akitivitas impor di dua kawasan tersebut dikompensasi dengan ekspor hingga 3,54 lipatnya.
Dampak lainnya adalah penyerapan tenaga kerja di KB dan KITE yang masing-masing 1,53 juta dan 0,32 juta tenaga kerja sepanjang 2021. Kemudian, total nilai tambah dari fasilitas yang diberikan kepada KB dan KITE mencapai Rp372,34 triliun, yang dihitung dari surplus, upah, depresiasi, dan pajak pelaku usaha di kawasan tersebut.
Adapun investasi yang masuk ke dalam KB dan KITE tercatat mencapai Rp224,45 triliun, yang terdiri dari Rp204,13 triliun investasi KB dan Rp20,32 triliun investasi KITE di 2021.
"Untuk pajak daerah, KB dan KITE bisa menyumbang ke pemerintah daerah sebesar Rp1,4 triliun. Sementara untuk pajak pusat yang kami catat capai Rp63,14 triliun," tandasnya.
