Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah untuk menahan harga jual dan menjaga daya beli masyarakat.
Dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan, Kamis (7/7), Ia mengatakan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) telah berada pada level US$110-120 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi makro APBN 2022 yang diproyeksikan pemerintah tahun lalu.
Imbasnya, pemerintah harus menambah subsidi ke masyarakat untuk menambal selisih antara harga produksi di PT Pertamina dengan harga yang dijual ke konsumen.
Menurut Jokowi, Indonesia sebenarnya bisa saja menaikkan harga Pertalite yang saat ini dibanderol Rp 7.650 per liter. Pasalnya, di negara lain, harga bensin lain sudah melonjak signifikan. Harga BBM di Jerman dan Singapura, misalnya, telah mencapai Rp31.000-an per liter, sementara di Thailand Rp20.878 per liter.
"Sudah dua kali lipat (harganya), hati-hati," kata Kepala Negara.
Penjelasan ihwal kebijakan tersebut sontak disambut tepuk tangan oleh para hadirin. Namun, Presiden menyanggah respons tersebut dan bertanya apakah warga apakah setuju jika harga BBM naik.
Pasalnya, pemerintah tak bisa terus-terusan memberikan subsidi dengan jumlah sebesar sekarang. "Jangan tepuk tangan dulu, ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi, ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju?" tanya Jokowi.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai net importir BBM, masyarakat harus siap dengan dinamika harga yang dipengaruhi oleh kondisi global.
"Pasti semua akan ngomong tidak setuju (harga naik), tapi ingat bahwa kita masih impor separuh dari kebutuhan kita 1,5 juta barel minyak dari luar. Artinya, kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Gas juga sama. Internasional sudah naik lima kali, naiknya lima kali. Padahal gas juga kita impornya gede banget," kata Jokowi.
Subsidi melonjak
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan harga keekonomian produk BBM yang dijual perusahaanya jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan alokasi subsidi energi dalam APBN 2022 membengkak.
Ia mencontohkan, untuk BBM jenis Solar, nilai keekonomiannya Rp18.150 per liter. Sementara saat ini, Pertamina masih menjualnya dengan harga Rp5.150 per liter. Itu artinya untuk tiap liter Solar yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah memberikan subsidi Rp13 ribu.
Tak hanya Solar, gap besar antara harga jual dengan harga keekonomian juga terjadi pada produk Pertalite. Saat ini, harga BBM jenis tersebut masih dilego Rp7.650 per liter, sedangkan harga pasarnya mencapai Rp17.200. "Sehingga untuk tiap liter Pertalite yang dibeli masyarakat, pemerintah mensubsidi Rp9.950 per liter," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Rabu (6/7).
Demikian juga untuk LPG berubsidi atau public service obligation (PSO) yang disalurkan Pertamina. Nicke mengatakan harganya juga belum pernah dinaikkan sejak 2007. "Jadi masih Rp4.250 per kg, di mana harga pasar adalah Rp15.698 per kg. Jadi, subsidi pemerintah adalah Rp11.448 per kg-nya," kata Nicke.
