Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno mengatakan pemerintah tengah merumuskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda empat, roda dua, hingga kendaraan konversi. Namun, insentif tersebut dinilai paling potensial ditujukan kepada produsen kendaraan listrik.
Sebab, mahalnya harga kendaraan listrik saat ini tak terlepas dari tingginya harga baterai yang komponennya juga masih banyak diimpor.
"Banyak cara, bisa dari insentif pajak impor komponen, insentif pajak tahunan kendaraan, sampai tarif parkir atau tol yang lebih murah," katanya saat berbicara dalam Forum Wartawan Perhubungan, Selasa (11/1) seperti dikutip Antara.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah pemberian insentif untuk mendorong peralihan ke kendaraan listrik harus didukung oleh infrastruktur yang lengkap. Salah satunya, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
"Ketersediaan SPKLU yang masih terbatas ini kita upayakan untuk berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk mencapai ekosistem electric vehicle yang kondusif," kata Hendro.
Hendro menyampaikan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengusaha diharapkan juga turut berkontribusi dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik. Ia mengatakan, setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat diminta untuk menyediakan fasilitas SPKLU.
Standarisasi baterai
Selain ketersediaan SPKLU, Hendro mengungkapkan bahwa Kemenhub juga mendorong agar Kementerian Perindustrian membuat standar terkait baterai kendaraan listrik, baik dari bentuk maupun spesifikasi.
Menurut dia, keseragaman baterai yang beredar akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas menggunakan kendaraan listrik.
"Kalau roda dua ya sistem swap, diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau roda empat diharapkan banyak SPKLU yang fast charging," ujarnya .
Lebih lanjut Hendro menyampaikan, pemerintah berupaya agar Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar mobil listrik, sehingga tidak hanya menjadi konsumen semata.
Kemenhub juga terus mendorong tumbuhnya bengkel-bengkel yang mampu mengkonversi kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik.
