Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui special mission vehicle (SMV) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) telah memfasilitasi 25 proyek KPBU dengan penjaminan availability payment (AP).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, total proyek yang dijamin tersebut mencapai Rp156 triliun per Oktober 2022, di mana 15 proyek sudah beroperasi.
Fasilitas penjaminan AP untuk proyek KPBU sendiri terdiri dari tiga, yakni diawali dengan tahap penyiapan proyek lewat project development facility (PDF). Kemudian, PT PII juga memberikan dukungan kelayakan atau viability gap fund (VGF) agar proyek tersebut mudah mendapatkan pendanan dari perbankan (bankable). Terakhir adalah menggelontorkan penjaminan pengembalian kepada lembaga pembiayaan selama proyek berjalan.
"Skema KPBU AP ini telah didukung oleh Kemenkeu lebih dari satu dekade melalui penyediaan berbagai fasilitas fiskal untuk menyediakan enabling environment," ujar Luky dalam acara Penandatanganan Proyek KPBU Pengembangan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, Senin (31/10).
Luky menilai, skema penjaminan AP merupakan bentuk pembiayaan kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup selisih biaya infrastruktur dengan mendorong peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dengan demikian, kementerian/lembaga dapat menjalankan tujuan pembangunannya tapa bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Proyek-proyek yang dijamin dengan AP
Selain melalui tiga bentuk penjaminan AP, Kemenkeu juga terus membantu 55 proyek KPBU yang sedang dalam tahap penyiapan, salah satunya adalah proyek Bandara Singkawang di bawah Kementerian Perhubungan.
Bantuan tersebut salah satunya diberikan dengan fasilitas pendanaan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proyek pemerintah pusat dan fasilitas pembiayaan infrastruktur oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
"Kedua fasilitas ini juga telah banyak berkiprah dalam mendukung implementasi skema KPBU di Indonesia, salah satunya adalah Kereta Api Makassar-Parepare yang harapannya bisa dioperasikan pada tahun ini," ungkap Luky.
Dari sisi perizinan, Luky menuturkan Kemenkeu juga telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) proyek KPBU AP dalam memastikan kecukupan anggaran melalui optimasi AP dengan menerbitkan izin kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) untuk proyek KPBU yang akan melakukan pemanfaatan barang milik negara di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Kemenkeu sendiri turut memberikan fasilitas KPBU AP kepada proyek Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) sejak 2019 melalui penegasan kepada PT PII dalam rangka menyusun dasar agar menjadi bankable, serta melaksanakan pengadaan badan usaha yang dapat memaksimalkan kompetisi dan inovasi swasta.
