Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia. Selain menerima penyerahan posisi keketuaan atau presidensi dari Italia ke Indonesia yang dimulai pada 1 Desember 2021 hingga setahun kedepan, Jokowi dan kepala negara lain yang tergabung dalam forum tersebut juga membahas beberapa persoalan genting yang sedang dihadap dunia, mulai dari perubahan iklim, masalah perpajakan hingga penanganan pandemi Covid-19.
Berikut sejumlah kesepakatan penting dari persamuhan akbar tersebut.
Komitmen Batasi Pemanasan Global
Negara-negara G20 berkomitmen pada tujuan utama membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Komunike yang muncul dalam forum tersebut menyatakan rencana memperkuat penghentian emisi “jika diperlukan” dan memuat janji untuk menghentikan pendanaan atau pembiayaan pembangkit listrik tenaga batubara baru di luar negeri pada akhir tahun ini.
“Kami mengakui bahwa dampak perubahan iklim pada 1,5 derajat Celcius jauh lebih rendah daripada 2 derajat Celcius. Menjaga tetap pada 1,5 derajat Celcius akan memerlukan tindakan penuh makna dan efektif serta komitmen semua negara,” jelas komunike tersebut.
Namun, sejumlah pemimpin negara menyatakan kecewa atas keputusan tersebut dan menilai seharusnya ada langkah lebih agresif untuk menyukseskan agenda pembicaraan iklim PBB yang dimulai di Glasgow.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, tuan rumah KTT COP26 yang dibuka pada hari Minggu, mengatakan janji dari para pemimpin dunia setelah dua hari pembicaraan di Roma "tidak cukup".
Ia memperingatkan konsekuensi yang mengerikan bagi planet ini. "Jika Glasgow gagal, semuanya gagal," katanya kepada wartawan, mengatakan komitmen G20 adalah "tetesan di lautan yang memanas dengan cepat".
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia meninggalkan Roma "dengan harapan saya yang tidak terpenuhi." Padahal negara-negara dalam kelompok G20 berkontribusi terhadap hampir 80 persen emisi karbon. Karena itu, komitmen tegas pada tindakan pengurangan dipandang penting bagi keberhasilan COP26 PBB.
Presiden AS Joe Biden mengatakan KTT itu membuat kemajuan "nyata" dalam banyak hal. Namun ia sendiri mengaku kecewa karena Rusia dan China, yang para pemimpinnya hanya hadir melalui tautan video, tidak menawarkan komitmen iklim yang lebih kuat.
Meski demikian, ia berjanji untuk terus fokus pada apa yang tidak dilakukan China, Rusia, dan Arab Saudi dalam upaya menurunkan pemanasan global.
Sepakati Strategi Vaksinasi WHO
Para pemimpin negara-negar G20 juga sepakat tentang pentingnya mencapai strategi global vaksinasi yang telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, para pemimpin G20 menargetkan vaksinasi global mencapai 40 persen pada akhir 2021 dan menyentuh angka 70 persen memasuki pertengahan 2022.
"Ini sebenarnya adalah global strategy yang diberikan oleh WHO yang didukung oleh para leaders dari G20," ujar Menlu Retno Marsudi di sela-sela KTT G20 di Roma, Italia, Sabtu (30/10) seperti dikutip Antara.
Selain itu, pemimpin negara dalam forum G20 juga membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis, baik kesehatan dan ekonomi, akibat pandemi Covid-19 serta kerja sama erat antara menteri keuangan dan menteri kesehatan yang melibatkan organisasi internasional, seperti WHO, Bank Dunia, IMF, dan organisasi lainnya.
Pajak Perusahaan Teknologi Over the Top
Selain masalah iklmi, negara-negara forum G20 juga menyepakati tarif pajak bagi perusahaan-perusahaan over the top (OTT) minimal sebesar 15 persen. Kesepakatan ini, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, merupakan tindaka bersejarah karena dapat membuat negara-negara di dunia terhindar dari praktik pengurangan dan penghindaran pajak yang kerap dilakukan perusahaan kakap multinasional.
"Kesepakatan ini akan mengakhiri perlombaan penawaran rendah pada perpajakan perusahaan," kata Yellen seperti dikutip dari AFP, Minggu (31/10).
Sebelum dibahas dalam KTT G20, kebijakan ini juga telaj mendapat dukungan dari sekitar 136 negara yang tergabung dalam OECD di mana para pemimpin negara di dunia ingin mengakhiri praktik pembayaran pajak rendah dari perusahaan seperti Apple, Facebook hingga Alphabet.
Keputusan lainnya adalah mendorongg perusahaan multinasional membayar pajak di negara-negara yang menjadi tempat beroperasinya bisnis mereka untuk memberikan keadilan dalam pembayaran pajak.
