Jakarta, FORTUNE - Koalisi Menteri Keuangan sedunia untuk aksi perubahan iklim menyepakati perlunya mobilisasi keuangan dan investasi untuk mendukung program penanganan iklim sesuai Paris Agreement. Namun hal ini membutuhkan pemahaman komprehensif tentang risiko terkait perubahan iklim serta perubahan mendasar dalam sistem keuangan global.
Karena itu koalisi merekomendasikan sejumlah strategi untuk memasukkan mainstreaming aspek perubahan iklim dalam keputusan keuangan dan kebijakan ekonomi di bidang keuangan.
Pertama, dalam manajemen risiko keuangan terkait iklim. Koalisi merekomendasikan agar Kementerian Keuangan mendukung pembangunan dan implementasi kebijakan untuk mengatasi risiko keuangan terkait iklim, yang dapat mendorong integrasi pertimbangan iklim menjadi keputusan keuangan.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dapat mempromosikan data yang lebih baik, kejelasan tentang iklim kebijakan terkait, dan komitmen yang kredibel untuk mencapai target kesepakatan Paris untukmenginformasikan pelaporan dan latihan risiko iklim untuk menilai kerentanan keuangan terkait iklim.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan,, bank sentral, serta lembaga pengawas jasa keuangan dapat berkolaborasi, termasuk dalam penilaian risiko keuangan makro hingga menyusun kebijakan bersama dalam menciptakan insentif yang memungkinkan transisi ke sistem keuangan berkelanjutan.
Kedua, menciptakan peta jalan keuangan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan dapat memimpin, atau berkontribusi pada desain peta jalan keuangan berkelanjutan yang dapat membantu memprioritaskan tindakan dan mengoordinasikan kegiatan antara pemangku kepentingan, termasuk pembuat kebijakan, pengawas, regulator, asosiasi, perusahaan, dan pelaku sektor keuangan lainnya untuk mempercepat transisi menuju sistem keuangan yang berkelanjutan.
"Peta jalan semacam itu dapat diselaraskan dengan strategi jangka panjang suatu negara," tulis koalisi dalam papper bertajuk Mainstreaming Climate into Economic and Financial Policiea yang disampaikan dalam COP26 di Glasgow.
Rekomendasi ketiga adalah Paris Aligment di sektor keuangan swasta. Koalisi dan Kementerian Keuangan dapat mengambil peran penting dalam mendorong implementasi komitmen Paris Aligment secara sukarela dan mempromosikan penggunaan, dan koordinasi, metode penyelarasan iklim.
Kementerian Keuangan bisa memfasilitasi pembentukan komitmen iklim melalui keterlibatan dengan asosiasi industri serta dapat meningkatkan kesadaran dan mendidik pelaku terkait di sektor keuangan mereka tentang alat dan metode berbeda yang dapat membantu mereka menyelaraskan aktivitas mereka dengan tujuan Paris dan/atau tujuan iklim nasional.
Rekomendasi keempat adalah mendorong oblgasi hijau, bank hijau serta instrumen keuangan lainnya. Bersama dengan Debt Management Offices (DMOs), Kementerian Keuangan dapat mengembangkan pendanaan sektor publik dan strategi pengelolaan utang yang memerlukan fitur pembagian risiko, seperti klausul bencana alam. DMO dapat mengeluarkan instrumen pembiayaan hijau (atau biru) berdaulat, yang juga memiliki peran sinyal pasar.
Sementara itu, lembaga keuangan pembangunan atau bank hijau dapat mendukung kegiatan hijau transisi dengan produk keuangan hijau inovatif dan pinjaman lunak, di dalam negeri.
Terakhir, mengambil tindakan pada hubungan iklim-alam. Kementerian Keuangan dapat mengejar kebijakan yang mengidentifikasi dan mengelola risiko ekonomi dan keuangan pada hubungan iklim-alam serta memobilisasi modal swasta untuk investasi yang berkontribusi dalam memenuhi tujuan terkait iklim dan alam. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan ketahanan terhadap perubahan iklim dan kehilangan alam.
