Jakarta, FORTUNE - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengancam akan memecat penjabat (Pj) kepala daerah yang gagal mengendalikan Inflasi ke bawah tiga persen dalam kurun tiga bulan berturut-turut.
Dia memandang pengendalian inflasi menjadi kriteria terpenting dalam menilai kinerja kepala daerah, dan hal tersebut telah lama menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.
"Saat ini sudah ada 218 penjabat baik gubernur, bupati, walikota, dan saya selalu menekankan kriteria paling penting adalah inflasi," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Rabu (3/1).
Di situ Tito juga menyampaikan data pemetaan inflasi 2023 di 90 daerah yang disurvei Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk kuadran. Masing-masing kuadran menggambarkan frekuensi dan besaran inflasi tahunan.
Dalam kuadran I, dapat dipetakan daerah mana saja yang memiliki inflasi di atas 3 persen dengan frekuensi lebih dari tiga kali. Hasilnya, terdapat 12 daerah, yakni Sumenep, Merauke, Ternate, Luwuk, Singaraja, Gorontalo, Tanjung Pandan, Timika, Maumere, Tual, Waingapu, dan Sorong.
Kemudian, pada kuadran II, tedapat enam daerah yang memiliki inflasi di bawah 3 persen dengan frekuensi lebih dari tiga kali. Pada kuadran III, terdapat 53 kota yang memiliki inflasi di bawah 3 persen dengan frekuensi kurang dari tiga kali; dan pada kuadran IV terdapat 19 kota yang inflasinya melebihi 3 persen dengan frekuensi kurang dari tiga kali.
"Jangan kita terperangah dengan angka [inflasi] nasional 2,61, tapi tolong lihat angka daerah masing-masing," katanya.
8 Pj Kepala Daerah sudah diganti
Tito juga menegaskan bahwa dia tidak pernah berhenti untuk mengingatkan para penjabat tersebut bahwa inflasi merupakan penilaian terpenting atas kinerja masing-masing.
"Kalau inflasinya sudah tiga kali berturut-turut di atas nasional, saya akan ganti dan saya sudah laksanakan delapan kali yang sudah saya ganti penjabat. Satu gubernur kemudian tujuh walikota dan bupati karena masalah inflasi tiga kali di atas 3 persen," katanya.
Dia memastikan takkan segan-segan mencopot penjabat daerah berdasarkan data tersebut. Terhadap kepala daerah definitif yang terpilih berdasarkan Pemilu, dia mengatakan bakal memberikan pemberitahuan ke publik bahwa kepala daerahnya gagal mengendalikan inflasi.
"Ini data kuadran 1 dan 2 akan saya minta, dan saya tidak akan segan-segan melakukan penggantian kalau tidak serius. Yang masuk kuadran 3 dan 4 amanlah. Kemudian yang bukan PJ, kami akan umumkan ke publik ini mau Pilkada," ujarnya.
