Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan telah mencopot 10 pegawai negeri sipil yang terlibat kasus dugaan penyelewengan tunjangan kinerja (tukin) di kementeriannya.
“Dari internal waktu itu sudah di-nonjob-kan. Sedang dalam proses administrasi selanjutnya,” kata Arifin dikutip Antara, Senin (3/4).
Kasus penyelewengan tukin telah masuk tahap penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penetapan 10 tersangka. Komisi antirasuah juga telah memanggil Pelaksana Harian Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Idris Froyoto Sihite, untuk diperiksa. Namun, pada pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak bisa hadir.
Arifin mengatakan bahwa Idris tidak dapat hadir karena kesehatannya terganggu. Namun, dia memastikan yang bersangkutan akan hadir pada pemanggilan selanjutnya.
Potensi kerugian negara ditaksir puluhan miliar rupiah
Sebelumnya KPK menyampaikan potensi kerugian yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM mencapai puluhan miliar rupiah. Meski demikian, KPK belum bersedia mengumumkan siapa saja para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan daftar tersangka, uraian konstruksi dugaan pidana, dan pasal yang disangkakan, bakal disampaikan kepada publik setelah pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik dinilai lengkap.
Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, seperti Kantor Direktorat Jenderal Minerba di Tebet, Jakarta Selatan; Kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan; rumah tersangka di Depok dan Apartemen Pakubuwono, Jakarta.
Dalam penggeledahan di Apartemen Pakubuwono, Jakarta, penyidik KPK menemukan uang tunai Rp1,3 miliar. Penyidik KPK masih mendalami soal temuan uang dan apartemen tersebut. Penyidik tidak serta-merta menyimpulkan bahwa uang tunai tersebut berkenaan dengan kasus yang disidik KPK.
"Kami dalami juga ada keterkaitan atau tidak. Kuncinya memang ada, tetapi kami enggak tahu secara hukum punya siapa itu. Bisa saja di sana hanya umpan. Kami enggak tahu," ujarnya.
