Jakarta, FORTUNE - Moratorium kelapa sawit melalui Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 akan segera berakhir. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah kebijakan tersebut akan diperpanjang atau tidak.
Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, mengatakan bakal menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah. Saat ini, kata dia, GAPKI masih fokus pada upaya peningkatan produksi melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang digalakkan sejak 2017.
"GAPKI menyerahkan kepada Pemerintah apakah (moratorium) mau diperpanjang atau tidak. GAPKI fokus kepada peningkatan produktivitas salah satunya dengan peremajaan tanaman yang sudah tua," ujarnya kepada Fortune Indonesia, Jumat (10/9).
Menurut Eddy, program PSR memang perlu ditangani secara serius. Sebab, sejak 2017, realisasi PSR masih relatif rendah. Bahkan tak pernah mencapai target.
Dari target peremajaan 20.780 hektare (ha) sawit rakyat di 2017, misalnya, hanya ada 13.211 ha kebun kelapa sawit yang berhasil diremajakan. Kemudian, pada 2018, capaian PSR hanya mencapai 15.286 ha dari target 185 ribu ha, dan pada 2019 hanya 55.329 ha yang tercapai dari target 180 ribu ha.
Kondisi serupa berlanjut pada 2020 ketika sawit rakyat yang berhasil diremajakan hanya mencapai 55.943 ha. Tahun ini, yang terealisasi baru sekitar 1.234 ha dari target 180 ribu ha.
"GAPKI turut membantu pemerintah dalam percepatan PSR yang ujung-ujungnya meningkatkan produktivitas sawit rakyat sehingga produktivitas nasional meningkat," jelas Eddy.
Masalah Peremajaan Sawit
Menurut Eddy, salah satu kendala terbesar program PSR adalah status lahan bermasalah. Misalnya, penanaman sawit yang berada di kawasan hutan.
Selain itu, belum terbentuknya kelembagaan petani sawit yang baik turut menghambat penyaluran dana peremajaan pohon (replanting) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Masalah lainnya, peta lahan kelapa sawit yang tidak dilengkapi titik koordinat yang representatif sehingga terjadi tumpang tindih pendanaan.
Kemudian, absennya double-check atau verifikasi lapangan atas kebenaran hasil penelitian dinas sebelum penerbitan rekomendasi teknis (rekomtek). Hal ini kerap disebabkan oleh pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya formalitas belaka.
Kurangnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lapangan dalam meneliti usulan kelompok tani (poktan), seperti tidak dilibatkannya dinas kehutanan, juga menjadi masalah.
Belum lagi tahap persiapan peremajaan seperti pemetaan kawasan, profiling pekebun dan lembaga, pemetaan unit pengelolaan hasil serta target pasar juga masih lemah.
Insentif Program PSR Ditambah
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Moch Edy Yusuf, mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji apakah Inpres moratorium sawit akan dilanjutkan atau berakhir.
Namun ia memastikan bahwa selama masa moratorium, telah terjadi peningkatan produktivitas sawit secara tahunan. "Kalau kita lihat Produksi kita 2020 mencapai 47 juta ton, dibanding tahun 2019 itu ada sekitar 45 juta ton. Kemudian di tahun 2021 ini produksi untuk CPO kita targetkan 49 juta ton," tuturnya dalam webinar bertajuk "Moratorium Sawit Tak Diperpanjang, Komitmen Iklim Indonesia Terancam?" Jumat, (27/8).
Sementara terkait program PSR, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah meningkatkan insentif bantuan kepada petani sejak 2020 menjadi sebesar Rp30 juta untuk PSR. Karena itu, ia berharap realisasi program PSR dapat meningkat signifikan sejak tahun lalu.
"Target pemerintah setiap tahun untuk PSR 180 ribu hektar, memang ini belum sepenuhnya tercapai yang 180 ribu hektar itu. Tahun lalu itu baru tercapai 90 ribuan tapi kita tetap terus mendorong petani baik untuk melakukan mitra dengan inti-plasma maupun para petani swadaya supaya bisa melakukan peremajaan supaya meningkatkan produktivitasnya," tandasnya.
