Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan memberikan insentif kepada Perum Bulog untuk kepentingan pembebasan bea masuk beras impor sebesar Rp450 per kilogram.
"Kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah. Nanti, akan diberikan Kementerian Keuangan," ujarnya via keterangan Kemenko Perekonomian yang dikutip Selasa (7/11).
Cadangan beras di gudang Bulog per 2 November 2023 mencapai 1,44 juta ton. Untuk menambah pengadaan beras, Bulog membutuhkan tambahan anggaran Rp19,1 triliun. Dana tersebut terbagi menjadi tiga, yakni Rp7,9 triliun untuk pengadaan tahap pertama, Rp8,4 triliun tahap kedua, dan Rp2,8 triliun dana lainnya terkait distribusi.
Karena itu, kata Airlangga, Kementerian Keuangan perlu mempercepat pembayaran tagihan Bulog.
Selain itu, pemerintah, katanya, akan terus berupaya menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan melalui penambahan bantuan sosial dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, di samping menangani stunting.
“Penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95 persen dan di bulan Oktober 94,89 persen, November di 18,45 persen dan kita masih ada di bulan Desember,” ujarnya.
Data cadangan beras
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan bantuan 10 kilogram beras akan disalurkan kepada 22.004.077 keluarga penerima manfaat (KPM).
Sedangkan, beras bantuan untuk mencegah kekurangan gizi kronis (stunting), akan diberikan kepada 1.446.089 keluarga risiko stunting (KRS)—mengacu data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Bantuan stunting tersebut sejumlah Rp446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp892 miliar pada semester pertama 2024.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan stok cadangan beras di gudang Bulog segera bertambah 600.000 ton menjadi sekitar 2 juta ton dengan melakukan impor.
Dia juga menyampaikan pemerintah telah memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024.
"Harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni," katanya.
Menurut Zulkifli, salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang penyaluran bansos beras adalah untuk memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras, yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis.
