Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mengalokasikan anggaran investasi sebesar Rp183,44 triliun sepanjang tahun ini. Dana itu terdiri dari pembiayaan investasi sebesar Rp182,31 triliun dan kewajiban penjaminan sebesar Rp1,13 triliun.
"Untuk below the line tahun ini kami akan mengalokasikan Rp183,44 triliun. Klaster yang akan menikmati adalah bidang infrastruktur. Ini sangat signifikan jumlahnya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Selasa (22/2).
Jika diperinci, anggaran investasi ke klaster infrastruktur mencapai sebesar Rp86,41 triliun. Dana itu bakal disalurkan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Kemudian, ada pula yang digelontorkan untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perumnas, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Dengan gelontoran modal tersebut, Sri Mulyan berharap program prioritas nasional yang sudah dirancang pemerintah di tahun ini dapat berjalan lancar. "Kita berharap 2022 ini program prioritas nasional bisa berjalan dan BUMN bisa melakukan konsolidasi sehingga kondisi neraca keuangan mereka sehat" imbuh Sri Mulyani.
Di luar infrastruktur, pembiayaan juga akan diberikan ke klaster pendidikan sebesar Rp20 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp3 triliun, dan kerja sama internasional Rp1,94 triliun.
Pemakaian utang turun
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pembiayaan utang terjadi karena ada pembayaran utang jatuh tempo dan belum ada penerbitan valuta asing seperti Januari 2021 lalu.
Meski demikian, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) turun drastis hingga 109,3 persen di awal tahun. Tercatat, jumlah SBN yang diterbitkan pada Januari 2022 sebesar Rp15,9 triliun jauh lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang mencapai Rp169,7 triliun.
"Tahun ini Januari 2022 kita SBN netto negatif Rp15,9 triliun, artinya penerbitan SBN turun hingga 109,3 persen. Ini kita biayai berasal dari kas yang ada maupun penerimaan negara," jelasnya
Capaian ini menurut Sri Mulyani adalah modal baik bagi pemerintah dalam menjalankan APBN ke depan. Pemerintah memiliki ruang cukup besar untuk menurunkan defisit anggaran ke level yang lebih rendah.
Terlebih, pemerintah masih memiliki kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk membantu pembiayaan. "Sinergi dengan BI penting dalam jaga kesehatan APBN untuk masuk dalam konsolidasi terencana dan transparan," pungkasnya
