Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana membentuk konsorsium untuk mengambilalih 35 persen saham Shell Upstream Overseas Services di Blok Masela. Pembentukan konsorsium tersebut nantinya akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA), PT Pertamina (Persero) dan beberapa perusahaan lain.
"Kemarin kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden dengan Pak Menteri BUMN, nanti ada blending antara INA kemudian Pertamina dan mungkin ada beberapa perusahaan lain yang dijajaki Menteri BUMN untuk mengambil alih saham 35 persen tersebut," ujarnya di Komisi VI DPR, Kamis (8/9).
Rencana pembentukan konsorsium itu juga sejalan dengan instruksi Presiden untuk mempercepat proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku, dengan kehadiran mitra baru bagi Inpex Corporation selaku operator.
Pasalnya, sejak Shell mengumumkan akan keluar dari lapangan gas yang terletak di perairan Arafuru, Maluku, tersebut, proyek Lapangan Abadi tersebut mangkrak karena belum adanya pengganti Shell. Inpex, yang berinduk di Jepang, memeliki saham di Masela sebesar 65 persen.
"Presiden sudah memberikan arahan baik ke saya maupun Menteri BUMN bahwa program gas di Maluku menjadi salah satu prioritas bapak Presiden, dan Inpex sebagai pemilik saham mayoritas tetap harus diminta untuk cepat melakukan ini, problemnya Shell keluar," jelasnya.
Proyek LNG Lapangan Abadi bisa tingkatkan PDRB Maluku
Keberlanjutan pengelolaan Inpex dan mitranya di Masela juga menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Tokyo pada 27 Juli 2022 lalu.
Pemerintah memberi perhatian besar terhadap Blok Masela karena diyakini dapat mengubah posisi Indonesia sebagai produsen gas dunia.
Industri hulu migas di Blok Masela diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi ekuivalen 10,5 juta ton per tahun (mtpa) atau 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 MMSCFD yang disalurkan melalui pipa gas.
Saat berkunjug ke Saumlaki, Maluku, pada Jumat pekan lalu, Preside Joko Widodo juga kembali meminta agar proyek di Blok Masela di Maluku, bisa segera dimulai agar masyarakat di Kepulauan Tanimbar di Saumlaki mendapatkan manfaat ekonominya.
"Dan itu akan baik untuk perputaran uang di daerah, untuk PDRB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Jadi memang akan terus kita dorong agar segera dimulai," terangnya. "Setulnya sudah akan jalan Inpex, kemudian Shell, tapi karena saat itu harganya rendah sehingga ada satu yang mundur, sehingga pengerjaannya juga ikut mundur," tandasnya.
