Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemeritntah tengah menyiapkan APBN untuk mengantisipasi lonjakan harga akbat kenaikan harga-harga komoditas di pasar global. Salah satunya, dalam menjaga harga pangan dan energi yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
"Semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi hal yang perlu ditingkatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (5/4).
Menurut Sri Mulyani, dari sisi APBN kenaikan harga komoditas memang dapat meningkatkan penerimaan negara baik itu dari komoditas minyak, gas, batu bara, nikel, kelapa sawit dan lain-lain. Tapi di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global.
Karena itu, pemerintah merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan penerimaan negara tersebut bisa dialokasikan secara tepat. "Tadi Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk kita melihat detail harga-harga pangan dan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Jadi di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi tapi juga menjaga APBN, ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan," jelasnya.
Bendahara Negara juga mengatakan pemerintah masih memiliki alokasi Rp455 triliun untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.
"Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk barang-barang yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," ucapnya.
Waspada inflasi
Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi April 2022 akan mencapai kisaran 3,3 persen hingga 3,5 persen year on year (yoy). Hingga akhir tahun, dia memperkirakan tingkat inflasi masih akan berada dalam target sasaran Bank Indonesia 2–4 persen
Selain kenaikan harga komoditas, salah satu faktor pendorong inflasi di bulan ini adalah implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen. dengan rentang tambahan inflasi sekitar 0,3 hingga 0,35 persen.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal memperkirakan dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen terhadap inflasi masih di dalam rentang 2-4 persen. "Dampaknya kalau hitungan kita sih tidak terlalu signifikan masih di dalam rentang APBN yang kita harapkan," ujar Yon Arsal.
Sekedar informasi, penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
