Jakarta, FORTUNE - Pemerintah menetapkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk membantu mengurangi tekanan masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan BBM. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bansos yang akan disalurkan ke masyarakat Rp600 ribu per penerima tersebut merupakan tambahan dari dana perlindungan sosial yang telah ditetapkan pada APBN 2022.
Bantuan tersebut diharapkan “akan bisa mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/8).
Menurut Sri Mulyani, bantuan sosial akan diberikan kepada masyarakat dalam tiga bentuk. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan. Anggaran total bantuan ini mencapai Rp12,4 triliun. Penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Kedua, bantuan subisidi upah sebesar Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuan ini dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun. Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan petunjuk teknis untuk penyaluran bantuan subsidi upah ini.
Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebanyak Rp2,17 triliun.
Bantuan ini akan digunakan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Penyaluran di daerah
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Isa Rachmawarta, mengatakan skema penyaluran bantuan dari DAU dan DBH akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Anggaran tersebut tidak berasal dari pengalihan subsidi energi yang mencapai Rp502,4 triliun. "Dua persen dari DAU dan DBH di-earmark kemudian dimintakan Kemendagri yang akan memberikan instruksi kepada daerah agar membantu orang-orang menghadapi masalah harga ini. Harga pangan naik, harga apa naik, itu ya, untuk angkutan, ojek, itu, termasuk nelayan. Jadi itu untuk mensupport mereka," tuturnya.
Ia mencontohkan, misalnya, daerah dapat memberikan bantuan kepada pengemudi angkutan umum dengan menggandeng organisasi angkutan darat (Organda).
Sebagai pengingat, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM subsidi yakni pertalite dan solar, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN Tahun 2022.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menggunakan anggaran tak terduga untuk membantu mengatasi masalah inflasi. Salah satunya menurunkan biaya distribusi atau logistik yang dianggap mahal hingga sekarang.
"Transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada. Gunakan. Dan saya sudah perintahkan Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ujar Joko Widodo dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (18/8).
Selama ini pemerintah menghadapi masalah mahalnya transportasi atau logistik pengangkut barang. Ia mencontohkan, misalnya, harga beras di Merauke bisa sangat murah karena memiliki sentra produksi. Sementara di sana konsumsinya rendah sehingga pasokan melimpah.
Padahal, di saat bersamaan, ada wilayah yang kekurangan stok beras dan harganya telah melambung. Dengan biaya logistik yang murah, ia yakin masalah ini bisa terselesaikan.
"Kepala daerah menyampaikan kepada saya: 'Pak beras kita melimpah di sini tapi enggak ada yang beli. Harganya murah Rp6.000 per kg.' Saya cek ke bawah benar harga Rp6.000. Daerah lain kekurangan beras. Kenapa enggak ambil dari Merauke yang harga murah," katanya.
