Jakarta, FORTUNE - Realisasi bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga BBM baru mencapai Rp6,2 triliun per September 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jumlah tersebut diberikan kepada 20,62 juta kelompok penerima manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu selama dua bulan--dari total empat bulan yang disalurkan dalam dua tahap.
"Untuk separuhnya lagi akan dibayarkan pada bulan November atau Desember nanti," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (27/9).
Selain BLT BBM, ada pula bantuan subsidi upah (BSU) yang baru terealisasi Rp2,62 triliun atau 27,29 persen dari total alokasi yang sebesar Rp9,6 triliun. Bantuan tersebut digelontorkan kepada 4,4 juta pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Besar bantuannya adalah Rp600 ribu dan disalurkan secara sekaligus atau satu kali. "Total sasaran ada 16 juta pekerja atau buruh," jelas mantan Direktur Pelaksana bank Dunia tersebut.
Selanjutnya, 523 pemerintah daerah (pemda) telah mengeluarkan dana Rp3,4 triliun untuk meredam dampak inflasi usai harga BBM naik. Perinciannya, dana Rp1,7 triliun untuk bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja Rp600 miliar, transportasi Rp300 miliar, dan perlindungan sosial lain Rp800 miliar.
"Angka ini lebih tinggi dari angka yang tadinya kami identifikasi 2 persen dari dana transfer umum (DTU). Ini berarti daerah-daerah sudah cukup baik dan responsif berupaya meringankan beban masyarakat," katanya.
Kenaikan BBM picu inflasi
Kenaikan harga BBM bersubsidi rata-rata 30 persen yang dilakukan pemerintah sebelumnya diramalkan menambah bobot penekan katrol inflasi, terutama pada komponen harga diatur pemerintah atau administered price.
Karena itu, pemerintah akhirnya memberi tambahan bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah yaitu menjaga momentum pemulihan melalui terjaganya daya beli masyarakat, namun anggaran tetap aman, kredibel dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.
Bahkan, melalui penambahan bansos ini pemerintah telah menjalankan tiga tujuan sekaligus, yaitu melindungi rakyat, mempertahankan pemulihan ekonomi, sekaligus menghemat dan menciptakan keberlanjutan serta kredibilitas APBN.
Untuk menentukan kebijakan selanjutnya, pemerintah akan terlebih dahulu melihat faktor penyebab tekanan harga BBM pada 2023. “Jadi, kita coba pastikan dulu. Kalau isunya dari sisi supply, ya kita akan bahas dari sisi supply,” ujar Sri Mulyani.
Harga minyak di tingkat global tahun depan diperkirakan masih akan fluktuatif, meski saat ini mulai ada penurunan. “Sekarang kita melihat harga minyak sedikit menurun, tetapi kita tidak yakin kapan ini akan naik atau apakah akan turun dan terus turun lagi,” katanya.
