Jakarta, FORTUNE - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sepuluh proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan infrastruktur di 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu proyek yang akan dibangun menggunakan skema tersebut adalah tol dalam kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR).
Selain itu, ada pula Bendungan Muara Juloi di Kalimantan Tengah, Rusun Transit Oriented Development (TOD) Mamiasata di Sulawesi Selatan dan SPAM Regional Petanglong di Jawa Tengah.
"Untuk direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur, dilakukan tahap penyiapan KPBU di sepuluh proyek," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi V, Kamis (9/6).
Di luar persiapan, Kementerian PUPR juga menjalankan tahap transaksi KPBU pada 16 peroyek antara lain jalan tol Cilacap-Jogkakarta, Rusun Cisaranten Bina Harapan di Bandung, Bendungan Merangin di Jambi, dan SPAM Regional Jatigede di Jawa Barat. "Ini semua sudah dalam tahap transaksi," tuturnya.
Basuki juga menyebutkan adanya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan anggaran Rp25,2 triliun untuk 220 ribu unit rumah. "Jadi masih ada tanggung jawab Kementrian PUPR untuk FLPP bekerja sama dengan bank-bank pelaksana," imbuhnya.
Kemudian, terdapat pula subsidi bantuan uang muka untuk 220 ribh unit komplementer Rp1,3 triliun, pengawasan pelaksanaan tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk 54.924 unit sebesar Rp4,64 triliun, dan subsidi selisih bunga (SSB) untuk 759.407 unit sebesar Rp4,8 triliun.
Lima program prioritas
Secara umum, jelas Basuki, Kementerian akan fokus pada lima prioritas program kerja yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Temanya adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
"Sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada 5 hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Basuki.
Pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2023 sendiri ditetapkan sebesar Rp98,21 triliun, dengan rincian rencana kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp35,89 triliun, kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp40,25 triliun, serta bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun.
Lalu, ada bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun, dan kegiatan pola padat karya sebesar Rp13,76 triliun dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang.
"Meskipun anggaran tahun depan mengalami penurunan, kami tetap mempertahankan agar anggaran padat karya tidak berbeda jauh dengan anggaran tahun 2022,” tandasnya.
