Jakarta, FORTUNE - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban angkat suara soal dugaan pemalsuan data aset BLBI yang dilakukan pegawainya. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR, Ketua Satgas BLBI itu mengungkap bahwa dugaan penggelapan terendus setelah ditemukannya surat palsu terkait aset BLBI yang mengatasnakan Kementerian Keuangan.
Atas temuan itu, pihaknya lalu melapor ke pihak kepolisian agar dilakukan pneyelidikan. Bukti-bukti yang ada kemudian membawa kesimpulan atas keterlibatan seorang pegawai Kemenkeu dalam pemalsuan surat tersebut.
"Oleh Polres Bogor diteliti dan ternyata ada satu orang pegawai muda yang terlibat. Yang bersangkutan melakukan pemalsuan surat," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/1) kemarin.
Kini, kata Rionald, kementerian telah melakukan tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat. Ia juga menjamin aset-aset BLBI yang dikejar negara sampai dengan saat ini masih aman. "Jadi ada satu orang, bukan sebelas orang, dan tentu ini penting buat kami jadi kami ingin memastikan aset negara tidak dipermainkan. Jadi walaupun ada oknum-oknum kita menindak secara tegas," jelasnya.
Kepada Komisi XI, Rionald juga menjelaskan bahwa yang ditangani oleh Satgas BLBI adalah para pihak yang pada saat krisis keuangan 1998 ditangani oleh BPPN tetapi belum menyelesaikan kewajibannya hingga sekarang. Terkait adanya bantahan dari sejumlah pihak yang termasuk dalam daftar tagihan piutang BLBI, menurut Rionald, hal tersebut wajar karena mereka memiliki versinya tersendiri terkait BLBI.
Karena itu lah, dalam rapat dengan Komisi XI mendatang, data-data pemerintah akan dibuka untuk menjelaskan dasar penagihan piutang terutama yang dibantah oleh para obligor. "Kami siap dan sepakat bahwa kita harus menuntaskan masalah BLBI, apakah nanti di akhir 2023 selesai atau tidak kami akan berusaha semaksimal mungkin," terangnya.
