Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mengeluarkan empat proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dari daftar proyek strategis nasional (PSN). Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, itu dilakukan lantaran belum dimulai dan belum ada dana yang dikeluarkan dari APBN.
"Karena proyeknya memang antara offtaker dan finansialnya belum closing," ujarnya dalam konferensi pers Kamis (5/10).
Padahal empat proyek tersebut-- yakni SPAM Juanda, SPAM Jatigede, SPAM Kamijoro, dan SPAM Bendungan Sidan—sangat penting untuk mengatasi masalah krisis air yang terjadi di sejumlah daerah seperti saat ini.
SPAM Jatigede, misalnya, dibutuhkan untuk menambah suplai air baku untuk area pelayanan Sumedang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, hingga Kota Cirebon. Proyek yang rencananya akan mengalirkan air baku dari waduk Jatigede sebesar 1.500 liter per detik (lpd) pada tahap pertama dan 2.000 (lpd) pada tahap kedua itu akan mengatasi masalah ketidakmerataan air minum perpipaan di Jawa Barat.
Kantor berita Antara mengabarkan lima wilayah yang seharusnya dilayani SPAM Jatigede tersebut kini masuk dalam daftar 23 kabupaten/kota—mencakup 287.288 kepala keluarga—terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih di Jawa Barat sejak Januari hingga 10 Oktober 2023.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendistribusikan 15.591.960 liter air bersih bagi warga kabupaten dan kota yang terdampak kekeringan.
"Berdasarkan data dari BPBD Jabar, sudah 15 juta liter air bersih yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Ika Mardiah di Bandung, Rabu (11/10).
SPAM Juanda
SPAM Juanda atau Jatiluhur II juga sangat penting untuk meningkatkan penyediaan akses air minum perpipaan di DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor, dengan suplai air baku hingga 7.000 lpd.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta kesulitan untuk meningkatkan akses pelayanan air bersih perpipaan karena kurangnya debit air baku yang bisa diolah dan disalurkan ke pelanggan. Berdasarkan catatan PAM Jaya, baru sekitar 65 persen masyarakat Ibu Kota yang bisa merasakan akses air bersih karena persoalan tersebut.
Di Kabupaten Bogor, kondisinya lebih buruk. Baru 26 dari 40 kecamatan yang bisa menikmati layanan air bersih. Sementara secara keseluruhan, persentase cakupan layanannya masih di bawah 30 persen.
Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat bahkan sampai harus mendistribusikan 970.000 liter air bersih kepada masyarakat di daerah yang mengalami kekeringan.
BPBD Kabupaten Bogor mencatat ada sekitar 97.403 jiwa dari 29.404 KK yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan di 58 desa/kelurahan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Asep Sulaeman di Bogor, Selasa, air bersih itu dikirimkan ke 58 desa/kelurahan di 17 kecamatan sejak 2 Mei 2023 hingga 21 Agustus 2023 menggunakan mobil-mobil tanki milik BPBD Kabupaten Bogor dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan.
"Bantuan air bersih itu untuk masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhannya akibat kekeringan," kata Asep.
