Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeklaim sekitar 50 sampai 60 persen dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada petani dan nelayan.
Sayangnya kebijakan tersebut terkadang tidak dikuantifikasi dampaknya terhadap nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan tenaga kerja di dua sektor tersebut.
"Itu kan seharusnya membantu nilai tukar mereka, karena itu adalah meningkatkan daya beli dari para petani dan nelayan juga," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (8/6).
Ia juga menuturkan bahwa belanja untuk sektor pertanian dan nelayan dalam APBN juga cukup signifikan. Untuk sektor pertanian saja, misalnya, belanja negara mencapai sekitar Rp93 triliun pada 2022.
Dus, seharusnya belanja pemerintah tersebut dapat membantu meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
"Anggaran pemerintah untuk membantu kelompok petani dan nelayan itu cukup signifikan, tapi itu kan tidak di-quantify di dalam perhitungan NTP," katanya.
Dampak belanja pemerintah ke NTP
Karena itu, ia berharap ke depan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki metode untuk menghitung kontribusi bantuan sosial pemerintah terhadap NTP dan NTN, yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur daya beli petani dan nelayan di pedesaan.
Sementara itu Panitia Kerja Komisi XI DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengusulkan agar NTP dapat mencapai nilai 105 sampai 107, sementara NTN dapat mencapai 107 sampai 108 agar berbeda dari target dalam APBN 2022.
Dalam APBN 2022, NTP dipatok dapat menyentuh 103 sampai 105 dan NTN menyentuh 105 sampai 106. Sampai Mei 2022 BPS mencatat NTP mencapai 105,73 dan NTN mencapai 104,95.
"Nanti mungkin terserah BPS bagaimana kemampuan untuk melihat dari sisi metodologinya dan akurasinya untuk menjadi nilai tukar petani dan nelayan. Karena saya tahu dari pos-pos anggaran belanja kita cukup signifikan," ujarnya.
