Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit APBN pada 2022 dapat mendekati 4 persen atau berada di bawah target tahun ini yakni 4,85 persen. Kondisi tersebut akan makin memudahkan pemerintah untuk mengembalikan defisit fiskal ke bawah 3 persen pada 2024 sesuai amanat Undang-Undang 2/2020.
Meski demikian, ia memastikan bahwa konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah tersebut tak akan mengorbankan pemulihan ekonomi nasional.
"Defiisit anggaran 4,85 persen ini sudah ditetapkan dan kami berharap lebih rendah dari itu, tapi tidak akan mendekati 3 persen di tahun ini. Jadi kita akan tetap punya defisit anggaran di atas 3 persen tahun ini. Kita terus melihat semua aspek apbn kita dari sisi pendapatan untuk bisa diperkuat dan pada saat yang sama menyadari kondisi global msih penuh ketidakpastian," ujarnya dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).
Ia juga menyampaikan berlakunya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut Tax Amnesty Jilid II, akan meningkatkan perolehan perpajakan dan membantu pemerintah dalam pembiayaan APBN ketika defisit ditekan.
Selain itu, pemerintah juga akan mulai menerapkan perluasan basis pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan demi mengerek penerimaan negara. "Bagi mereka yang punya kapasitas ekonomi lebih, mereka serharusnya berkontribusi lebih dengan tax bracket atau kategori pajak yang makin meningkat. Ini adalah tema yang kita usung dan komunikasikan kepada masyarakat," jelasnya.
Dengan berbagai sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, Sri Mulyani berharap masyarakat memahami bahwa tiap negara di dunia perlu memungut pajak dengan adil dan pada saat yang sama hati-hati. "Jadi di satu sisi kami berusaha mengalokasikan pembiayaan untuk pembangunan tapi pada saat sama tidak membebani masyarakat," jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualtas
Sri Mulyani juga mengatakan pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan gini ratio. Pasalnya, tiga aspek ini merupakan indikator utama kualitas pertumbuhan.
Di samping itu, pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta menciptakan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. "Jadi, tidak menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin," ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini arah dari kualitas pertumbuhan Indonesia sudah cukup baik yang berarti setiap satu persen pertumbuhan mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Sepanjang 2021 tumbuh positif mencapai 3,69 persen (yoy) atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen.
Tingkat kemiskinan di Indonesia juga terus mengalami penurunan dari awalnya pada Maret 2015 sebesar 11,22 persen menjadi 9,22 persen pada September 2019 Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni menjadi 9,78 persen pada Maret 2020, namun mulai kembali membaik ke level 9,71 persen pada September 2021.
Sementara itu, dari sebanyak 140,15 juta orang angkatan kerja per Agustus 2021 terdapat 9,1 juta orang pengangguran atau 6,49 persen. Angka tersebut sudah turun 0,67 juta orang dari Agustus 2020 yang sebanyak 9,77 juta orang atau 7,07 persen dari total angkatan kerja.
"Kita akan terus membuat jalur agar kita terus mencapai pertumbuhan yang lebih baik," tegasnya.